Contoh Peta Konsep Yang Unik

Kurat kota-kota dunia dari antariksa. NASA. Oleh Marc Imhoff

Kota
adalah sentral permukiman dan kegiatan penghuni yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-pelawaan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri atma perkotaan. Sistem daerah tingkat adalah sekawanan daerah tingkat-kota yang saling tergantung suatu sama lain secara fungsional dalam satu wilayah dan berpengaruh terhadap wilayah sekitarnya. Sistem kota berisi mengenai distribusi ii kabupaten, indeks dan keutamaan daerah tingkat serta fungsi kota.[1]
Kota merupakan kawasan pemukiman dengan total penghuni yang relatif besar dan kepadatan penduduk nan tinggi. Selain itu, pemukiman nan ada berperilaku tetap dan dihuni oleh masyarakat bermacam-macam.[2]
Pembentukan daerah tingkat merupakan hasil berusul perkembangan desa n domestik perluasan pemukiman dan peningkatan total penduduk.[3]
Daerah tingkat berfungsi andai anak kunci pemukiman dan aktivitas basyar sehingga keberadaannya menjadi sangat penting bagi distrik di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, tadbir, industri dan peradaban.[4]
Pemilihan kota sebagai tempat pemukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di meres jasa, transportasi dan manufaktur. Daerah tingkat juga mempunyai kekurangan yakni biaya kehidupan dan tingkat kriminalitas yang tangga.[5]

Istilah

[sunting
|
sunting sumur]

Signifikasi “kota” seperti mana yang diterapkan di Indonesia mencakup signifikansi “town” dan “city” dalam bahasa Inggris. Selain itu, terdapat kembali kapitonim “Ii kabupaten” yang merupakan satuan administrasi negara di dasar kawasan. Artikel ini membahas “kota” dalam pengertian umum (nama keberagaman,
common name). Daerah tingkat dibedakan secara kontras terbit desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepejalan warga, kepentingan, atau harga diri hukum.
[butuh rujukan]

Desa alias kampung didominasi oleh kapling terbuka bukan pemukiman. Kota mempunyai tiga ciri utama, adalah memilki kerapatan warga yang tinggi, kancing apa kegiatan, dan kegiatan utama non perladangan.

Perencanaan tata urat kayu

[sunting
|
sunting perigi]

Teori perencanaan telah berkembang sejak lama dan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya musim. Sedangkan untuk perencanaan seorang, sejak Patrick Geddes dikutip privat Rafita (2016) mencetuskannya untuk pertama kali sampai saat ini telah mengalami banyak transisi. Teori perencanaan mulai berkembang pesat setelah rotasi industri yang mengakibatkan adanya deteriorasi kota. Adanya arus industri tersebut nan membuat kebutuhan buruh di perkotaan semakin meningkat, dengan serupa itu akan terjadi degredasi lingkungan yang membuat pakar ii kabupaten menginginkan suatu reformasi.[6]
Sirkulasi pabrik sendiri telah menciptakan perubahan yaitu dengan adanya daerah tingkat-kota pabrik yang mengakibatkan perpindahan pemukim dari daerah perkebunan ke daerah industri. Berpindahnya warga berpunca desa ke kota yang lain mempunyai informasi adapun spirit ii kabupaten inilah yang akan menyebabkan pergantian tatanan kota. Bikin itu, tiba muncul gagasan dari Patrick Geddes tentang analisa terperinci berpunca pola pemukiman dan lingkungan ekonomi lokal yang adalah tadinya dari berkembangnya teori perencanaan.[7]

Perencanaan manajemen pangsa merupakan proses terpadu (bukan produk penghabisan berhaga sirep) b. Perencanaan pengelolaan ira nan menyeluruh dan terpadu mencakup: perencanaan fisik-spasial, perencanaan komunitas, perencanaan perigi daya. c. Perencanaan manajemen ulas dilakukan berdasarkan manfaat masyarakat. d. Perencanaan pengelolaan ruang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan sumber daya nan tersedia. e. Rencana tata ulas yang akan disusun merupakan rencana nan diperkirakan dapat diwujudkan.[8]
Dari beraneka ragam teori perencanaan yang ada, terletak salah suatu teori yang sanding kaitannya dengan penataan wilayah dan ii kabupaten yaitu teori Archibugi yang memaparkan mengenai penerapan komponen perencanaan daerah.[9]

Fungsi

[sunting
|
sunting sumber]

Kota yang telah berkembang maju n kepunyaan peranan dan fungsi nan lebih luas pula antara lain seumpama berikut:

  • Sebagai Wadah Gerendel dari berbagai macam produksi. Contoh: Kediri, Pekanbaru, dan Bontang
  • Sebagai pusat berasal banyak perdagangan dan sekali lagi keuangan. Eksemplar: Medan, Surabaya, Hong Kong, Singapura, dan Frankfurt
  • Sebagai pusat berpunca pemerintahan. Contoh: Brasilia (ibu kota Brasil), Washington DC (ibu kota Amerika Serikat), Canberra (ibu ii kabupaten Australia)
  • Sebagai kiat dari sebuah kebudayaan. Contoh: Yogyakarta dan Surakarta
  • Sebagai Penopang Ii kabupaten Ki akal ataupun Kota bintang beredar. Cermin: Tangerang Kidul, Binjai dan, Kota Provokasi

Ciri-ciri

[sunting
|
sunting sendang]

Ciri tubuh kota meliputi hal perumpamaan berikut:

  • Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan
  • Tersedianya tempat-palagan buat parkir
  • Terdapatnya sarana rekreasi dan kendaraan gerak badan

Ciri arwah ii kabupaten yakni andai berikut:

  • Adanya pelapisan sosial ekonomi misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan diversifikasi pencahanan.
  • Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara warganya.
  • Adanya penilaian yang berlainan-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kebaikan, situasi dan kondisi sukma.
  • Warga ii kabupaten umumnya dulu menghargai waktu.
  • Pernalaran dan bertindak penghuni kota terpandang kian masuk akal dan berprinsip ekonomi.
  • Awam ii kabupaten lebih mudah menyeimbangkan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar.
  • Pada umumnya umum kota lebih berkepribadian sosok sementara itu sifat kekompakan dan gotong royong sudah berangkat tidak terasa juga. (stereotip ini kemudian menyebabkan penduduk kota dan pengembara menjeput sikap acuh tidak acuh dan lain peduli ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka melengahkan fakta bahwa masyarakat kota lagi bisa ramah dan santun dalam berinteraksi).

Teori struktur ruang kota

[sunting
|
sunting sumber]

Teori-teori yang mendasari struktur ruang ii kabupaten yang paling kecil dikenal ialah:

  • Teori Konsentris (Burgess, 1925)

Teori ini menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) ataupun
Central Business District
(CBD) adalah kunci ii kabupaten nan letaknya tepat di perdua kota dan berbentuk bundar yang yaitu pusat arwah sosial, ekonomi, budaya dan strategi, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu daerah tingkat. DPK atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yakni: permulaan, bagian paling inti atau RBD (Retail Business District) dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya alias WBD (Wholesale Business District) yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar, sebagaimana pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung penyimpanan barang supaya tahan lama (storage buildings).

  1. Zona sosi daerah kegiatan (Central Business District), yang adalah pusat pertokoan segara, gedung perkantoran nan berlenggek, bank, museum, hotel, kafe dan sebagainya.
  2. Zona perubahan ataupun zona peralihan, merupakan daerah kegiatan. Penduduk zona ini tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal ataupun sosial ekonomi. Daerah ini bosor makan ditemui kawasan permukiman kumuh yang disebut slum karena zona ini dihuni penduduk miskin. Saja sememangnya zona ini merupakan zona pengembangan pabrik sekaligus menghubungkan antara pusat kota dengan daerah di luarnya.
  3. Zona permukiman kelas proletar, perumahannya kurang lebih baik karena dihuni oleh para pekerja yang berpenghasilan kerdil atau buruh dan karyawan kelas bawah, ditandai oleh adanya apartemen-apartemen kecil nan kurang meruntun dan rumah-flat susun sederhana nan dihuni oleh keluarga besar. Burgess menyebutkan negeri ini merupakan
    working membubuhi cap’s homes.
  4. Zona permukiman inferior menengah (residential zone), merupakan kegandrungan perumahan para personel kelas menengah nan mempunyai kepakaran tertentu. Rumah-rumahnya kian baik dibandingkan inferior proletar.
  5. Wilayah ajang suntuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Ditandai dengan adanya daerah elit, perumahan dan halaman yang luas. Sebagian penghuni yaitu kaum eksekutif, pemanufaktur osean, dan superior tinggi.
  6. Zona penglaju (commuters), yaitu distrik yang memasuki area belakang (hinterland) atau merupakan batas desa-kota. Penduduknya bekerja di ii kabupaten dan tinggal di tepian.
  • Teori Sektoral (Hoyt, 1939)

Teori ini menyatakan bahwa DPK atau CBD punya pengertian yang selaras dengan nan diungkapkan oleh Teori Konsentris.

  1. Sektor anak kunci kegiatan kulak yang terdiri atas bangunan-bangunan dinas, hotel, bank, gambar hidup, pasar, dan pusat ekspor impor.
  2. Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan.
  3. Sektor kaum buruh ataupun kabilah murba, yaitu kawasan permukiman suku bangsa buruh.
  4. Sektor permukiman kaum medium atau sektor madya wisma.
  5. Sektor permukiman adi wisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas nan terdiri dari para eksekutif dan pejabat.
  • Teori Inti Berganda (Harris dan Ullman, 1945)

Teori ini menyatakan bahwa DPK atau CBD yakni kunci daerah tingkat yang letaknya relatif di paruh-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai riuk suatu
growing points. Zona ini menimbuk sebagian segara kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat wilayah spesialisasi peladenan, begitu juga
retailing, distrik khusus perbankan, teater dan tidak-tidak. Namun, terserah perbedaan dengan dua teori yang disebutkan di atas, yaitu bahwa pada Teori Pusat Berganda terwalak banyak DPK atau CBD dan letaknya tidak persis di tengah daerah tingkat dan tidak selalu berbentuk bundar.

  1. Jantung kota atau
    Central Business District
    (CBD).
  2. Negeri bisnis dan industri ringan.
  3. Kewedanan murbawisma maupun permukiman kabilah buruh.
  4. Kawasan madyawisma atau permukiman kaum pekerja menengah.
  5. Kawasan adiwisma atau permukiman suku bangsa kaya.
  6. Gerendel pabrik berat.
  7. Pusat bisnis/perbelanjaan enggak di pinggiran.
  8. Upakota, untuk kawasan mudyawisma dan adiwisma.
  9. Upakota (sub-urban) area industri
  • Teori Keagungan Bangunan (Bergel, 1955).

Teori ini menyatakan bahwa kronologi struktur kota bisa dilihat bersumber fleksibel ketinggian bangunan. DPK ataupun CBD secara garis besar yakni daerah dengan harga tanah yang tahapan, aksesibilitas sangat tingkatan dan terserah gaya membangun struktur perkotaan secara vertikal. Dalam peristiwa ini, maka di DPK atau CBD paling sesuai dengan kegiatan perdagangan (retail activities), karena semakin janjang aksesibilitas suatu ruang maka urat kayu tersebut akan ditempati maka itu keefektifan yang minimal kuat ekonominya.

  • Teori Konsektoral (Griffin dan Ford, 1980)

Teori Konsektoral dilandasi maka dari itu struktur ruang ii kabupaten di Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD adalah tempat utama dari perdagangan, hiburan dan tanah lapang pekerjaan. Di daerah ini terjadi proses perubahan yang cepat sehingga mengancam nilai historis dari daerah tersebut. Lega daerah – daerah yang berbatasan dengan DPK maupun CBD di kota-kota Amerika Latin masih banyak tempat yang digunakan bakal kegiatan ekonomi, antara lain pasar domestik, provinsi-daerah pertokoan kerjakan golongan ekonomi lemah dan sebagian tidak dipergunakan untuk bekas tinggal sementara para imigran.

  • Teori Historis (Alonso, 1964)

DPK atau CBD internal teori ini merupakan sosi apa fasilitas kota dan merupakan wilayah dengan pusat tarik spesial dan aksesibilitas yang tahapan.

  • Teori Poros (Babcock, 1960)

Menekankan lega peranan transportasi n domestik mempengaruhi struktur keruangan daerah tingkat. Asumsinya adalah mobilitas faedah-faedah dan penduduk memiliki ketekunan yang sejajar dan topografi kota seragam. Faktor terdahulu yang mempengaruhi mobilitas ialah poros transportasi yang menghubungkan CBD dengan provinsi bagian luarnya.Aksesibilitas memperhatikan biaya waktu dalam sistem transportasi nan ada. Sepanjang paksi transportasi akan mengalami perkembangan bertambah besar dibanding zona di antaranya. Zona yang tidak terlayani dengan fasilitas transportasi yang cepat.

Arsitektur

[sunting
|
sunting sumur]

Arsitektur kota terdiri dari ruang kota, bangunan, ajang ibadah, tugu dan gedung atau panggung bukan yang ada di kerumahtanggaan kota. Bagian terdepan dari arsitektur kota adalah lingkungan nan punya segi fisik dan segi non-fisik. Segi awak berbunga arsitektur kota melingkupi konstruksi-bangunan, tugu-tugu, ruang-pangsa terbuka, dan urut-urutan atau trotoar. Sementara itu segi non-jasad dari arsitektur kota ialah kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, dan kegiatan perekonomian serta hubungan seluruh kegiatan tersebut dengan segi fisiknya.[10]

Tesmak pandang

[sunting
|
sunting sumber]

Ki perspektif pandang arsitektur

[sunting
|
sunting perigi]

Dalam sudut pandang arsitektur, kota dipandang misal sebuah arsitektur yang memiliki rancangan awak yang dapat dilihat dan memiliki konstruksi dari kota sepanjang tahun. Daerah tingkat dianggap andai sebuah karya seni untuk turunan yang paham mengenai urban artefak dengan panggung, situasi dan wujud ii kabupaten. Konsep kota bagaikan sebuah urban artefak punya rencana yang berbagai plong setiap zaman dan roh sosial keyakinan. Selain itu, dalam kacamata pandang arsitektur, kota dipandang seumpama satu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen serta terdiri dari kelompok individu-individu yang beragam terbit segi sosial. Tipe permukiman enggak dinilai semenjak bentuk daerah tingkat tetapi berusul suatu fungsi nan menciptakan urat kayu-ruang yang bermanfaat melangkaui pengorganisasian ruang dan hierarki tertentu.[11]
Kacamata pandang arsitektur juga menganggap kota sebagaisekumpulan gedung dan artefak yang menjadi palagan untuk berbimbing sosial. Kepadatan penduduk yang pangkat, tinggi sosial-ekonomi yang berbagai macam dan dandan kehidupan yang materialistik membuat kota menjadi sistem jaringan kehidupan orang.[12]

Ki perspektif pandang sosio-spasial

[sunting
|
sunting sumber]

Sudut pandang kota berpangkal sosio-spasial diperoleh mulai sejak perspektif urat kayu pada ekonomi Marxian. Henri Lefebvre (1991), David Harvey (1985, 2001, 2012), dan Manuel Castells (1977) batik pengembangan perspektif ekonomi Marxian bikin menjelaskan konsep suatu kota. Relasi kuasa dari aktor-aktor penataan ruang diamati melangkaui fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan konflik di perkotaan. Para aktor yang mempengaruhi penataan ulas meliputi pemerintah, umum, dan pasar. Privat sudut pandang sosio-spasial, keterlibatan pemerintah dengan kepentingan serta kerinduan politiknya dipandang bagaikan cara menggesakan ekspansi kota. Selain itu, politik tadbir lagi menjadi alat perubahan kota nan mengacu puas pembangunan global metropolitan. Kota modern merupakan hasil semenjak pergantian-perubahan manajemen ruang yang mempengaruhi hayat setiap warga. Perubahan tata ruang adalah akibat dari kehadiran penanam modal atau pengembang yang mengerjakan pembangunan gedung, fasilitas umum, dan ira publik untuk investasi nan tercalit dengan perubahan dan aplikasi ekonomi global.[13]

Awam

[sunting
|
sunting sumber]

Perkembangan dari satu daerah tingkat dipengaruhi maka itu umum yang menjadi pengguna perkotaan. Kota menjadi lampau kompleks karena masyarakat besar perut berkembang seiring dengan jalan zaman dan petisi arwah. Pengembangan kota lebih menonjol dibandingkan dengan kewedanan luar daerah tingkat. Selain itu, spirit masyarakat perkotaan menumpu kian menegaskan pada segi ekonomi, sehingga ii kabupaten dianggap sebagai hasil konspirasi manusia untuk rnemenuhi nasib ekonomi penggunanya. Masyarakat perkotaan memiliki permasalahan yang sangat kompleks karena kota juga memengaruhi jiwa di segala bidang roh.[14]

Masyarakat perkotaan menentang memiliki kebiasaan solo dan bervariasi dengan roh yang modern yang dilengkapi dengan heterogen arsitektur dan industri yang canggih. Internal masyarakat kota terdapat banyak gerombolan sosial yang dibedakan berdasarkan profesi.[15]
Masyarakat perkotaan mempunyai tingkat keberagaman sosial nan tinggi dengan tingkat asoasi nan dipengaruhi oleh jumlah penduduk nan banyak. Pengaturan sosial di n domestik masyarakat perkotaan menggunakan pengawasan yang tidak terlalu ketat sehingga toleransi sosial sangat tinggi. Masyarakat perkotaan kian mengutamakan kinerja sehingga mobilitas sosial nisbi tinggi. Pernah di dalam masyarakat perkotaan bersifat sukarela dan memfokus menganut individualisme karena adanya kebebasan intern pengambilan keputusan secara individu. Selain itu, masyarakat perkotaan cenderung mempersatukan diri secara fisik berdasarkan perbedaan keramaian sosial.[16]

Kota terdiri berasal masyarakat yang majemuk. Kemajemukan mahajana dapat diamati secara mengufuk dan vertikal.[17]
Publik heterogen secara horizontal dikelompokkan berlandaskan etnis, nasab, bahasa area, aturan istiadat alias perilaku, agama, pakaian, kas dapur, dan budaya. Sedangkan secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan, kawasan pemukiman, pegangan, dan kedudukan sosial-kebijakan.[18]
Masyarakat perkotaan berorientasi menjalani kehidupan dengan resan yang materialistis.[19]

Dalam suatu kota dikenal istilah warga kota. Kegunaan istilah warga daerah tingkat adalah kerjakan menentukan hak-milik yang berkuasa dimiliki seseorang di n domestik suatu kota. Status pemukim kota tak mengaplus status warga negara, melainkan menekankan keluasan statu yang menyempit dari nasional ke lokal. Pemberian gengsi penduduk daerah tingkat dimaksudkan lakukan keperluan sosial dan tak bagi keperluan kewedanan. Hak atas kota nan dimiliki oleh warga kota yakni hak untuk membuat beraneka ragam hubungan sosial sebagai penguasa ruang sosialnya dan bikin hidup sesuai keinginannya. Keanggotaan kota didasarkan puas beberapa maslahat. Kota menjadi kekerabatan politik primer nan dihuni masyarakat urban seumpama kriteria keberanggotaan dan basis bagi mobilisasi politik. Fungsi enggak kewargakotaan adalah untuk menciptakan menjadikan klaim nasib baik atas camar duka hidup perkotaan dan bermacam ragam penampilan sebagai warga.[20]

Keagamaan

[sunting
|
sunting sumber]

Suatu ii kabupaten menjadi tempat terbentuknya kekerabatan keagamaan mulai sejak kalangan kelas bawah sedang. Kehidupan keagamaan di intern perkotaan cenderung sekuler dan tidak peduli dengan agama. Perkotaan tidak terlalu ki memenungkan aspek keagamaan kerumahtanggaan kegiatan urban. Kota menjurus mengutamakan kegiatan nan bersifat berbudaya dan berkaitan dengan ekonomi yang melibatkan uang untuk perluasan modernitas.[21]
Keberadaan kelas menengah di dalam kota membentuk kesalehan agama secara masif. Publik kelas semenjana cenderung hidup dengan nan beralaskan kepada kemampuan ekonomi, sehingga mewujudkan gaya hidup masyarakat mahajana. Gaya hidup masyarakat kelas bawah menengah turut mempengaruhi gaya nasib publik papan bawah pangkal melalui mimikri.[22]

Bentuk kota

[sunting
|
sunting sumber]

Spasial

[sunting
|
sunting sumur]

Pada masa kekaisaran historis sampai abad medio, bentuk kota mengikuti pola spasial. Bentuk ii kabupaten spasial digunakan oleh kerajaan-kerajaan yang cak semau di Mesir, Yunani, Romawi, dan China. Ciri utama dari bagan daerah tingkat spasial merupakan adanya adanya pembatas berbentuk kubu dan ki gerbang masuk. Kota benteng rata-rata dijadikan laksana pokok kegiatan masyarakat yang mempunyai pengaruh yang segara cak bagi keberlangsungan suatu kerajaan.[23]
Benteng punya dinding-dinding pembatas yang membentuk pola spasial pada kota dan memisahkan kota dengan wilayah tidak. Negeri kota ditandai dengan adanya gerbang gerbang nan menjadi akses untuk keluar dan masuk ke dalam kota. Pembangunan kota pada hari kerajaan-kekaisaran dipusatkan sreg keamanan, sehingga padanan lain boleh memasuki kewedanan kekuasaannya dengan mudah saat perang terjadi.[24]

Putaran spasial

[sunting
|
sunting sumber]

Rang kota fragmen spasial adalah modifikasi dari rangka badan kota spasial. Konsep dasar berpunca rancangan ii kabupaten fragmen spasial didasarkan pada komunitas pintu. Pada bentuk kota fragmen spasial, pertahanan-benteng di bakal menjadi negeri-kawasan yang terpisah secara keruangan satu sama tak. Pembagian spasial kota ini terjadi secara sengaja atau tidak disengaja dan memberi kawasan privat beberapa kelompok manusia. Separasi distrik-provinsi di kota merupakan akibat dari ketidak-adilan buram kota spasial dalam parasan sosial. Komunitas gerbang membentuk ii kabupaten fragmen spasial menjadi beberapa macam pemukiman yaitu rumah bandar, apartemen, maupun super-blok. Permukiman komunitas pintu berbentuk skala besar dengan infrastruktur yang mandiri. Berbagai kegiatan keagamaan, kesegaran, ekonomi, olah tubuh, dan pendidikan dilakukan di dalam provinsi. Dukungan kegiatan aktual keberadaan jalan, air asli, drainase, wadah pembuangan akhir, sekolah, listrik, anak kunci kebugaran, pusat perniagaan, kunci olahraga, dan tempat ibadah. Pemisahan diri negeri komunitas gerbang terjadi karena adanya kemandirian dan kesanggupan untuk mengurus apa kebutuhan tanpa uluran tangan pihak luar. Selain itu, kawasan kekerabatan gerbang enggak sesak terikat oleh resan yang ditetapkan maka itu pengaruh domestik.[25]

Pemukiman

[sunting
|
sunting sumber]

Pemukiman elit

[sunting
|
sunting perigi]

Gagasan bentuk kota pada kerajaan-kerajaan diterapkan juga plong pola pemukiman kota berbudaya dengan tekor persilihan. Pola pemukiman elit di daerah tingkat berkembang seiring globalisasi. Para dam daerah tingkat membentuk pemukiman-pemukiman dengan model nan dipilih sendiri. Konsep yang umum ditemukan adalah pembatasan kawasan pemukiman dengan dinding pagar dan ki pintu sebagai jalur lalu-lalang-kawasan. Keamanan dibentuk melampaui eksistensi pos satuan pasifikasi, gapura, palang pintu, dan atribut indeks begitu juga “dilarang timbrung” atau “pelawat harap lapor”. Permukiman dengan pembatasan daerah dan pemberian tanda keamanan disebut sebagai komunitas berpagar atau komunitas pintu gerbang.[26]

Pemukiman kumuh

[sunting
|
sunting perigi]

Pemukiman kumuh ialah bekas terlampau lakukan sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah. Kualitas perumahan yang ada di pemukiman kumuh tinggal buruk dan peladenan dasar disediakan dengan besaran yang silam sedikit. Pemukiman kumuh menggantikan kemiskinan ii kabupaten dengan lewat jelas. Kata permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan perumahan yang baik tetapi mengalami penerjunan kualitas akibat meningkatnya kepadatan penduduk yang adalah publik berpendapatan rendah.[27]
Di kota, pemukiman kumuh terbentuk di daerah tingkat yang masih menerapkan sistem kepemilikan tradisional dan adat maupun pada pemukiman yang bersaing dalam ekonomi proporsi besar. Masyarakat berpendapatan rendah tidak kreatif membeli rumah di satu perumahan karena kenaikan harga sewa maupun harga jual nan tdak terjangkau. Suatu-satunya pilihan yang dimiliki maka dari itu masyarakat berpendapatan rendah yaitu membangun, membeli ataupun menyewa kancah habis yang relatif sempit dengan kualitas konstruksi yang buruk dan penyiapan pelayanan minimal di permukiman informal. Pilihan ini didasarkan pada penghematan biaya dan musim nan berkaitan dengan kedekatan tempat tinggal dari sumur jalan hidup di kota. Kepadatan pemukim di pemukiman kotor menciptakan lingkungan yang tidak sehat.Selain itu, pemukiman kumuh umumnya dibangun di lahan nan berbahaya karena rentan terdampak batu pan-ji-panji, berada di jongkong sepur, pinggir jalan atau pinggir sungai.[28]

Pengembangan

[sunting
|
sunting sumber]

Setiap daerah tingkat memiliki aspek kehidupan publik yang berbeda-beda. Segala kepentingan insan dipusatkan pelaksanaannya di dalam kota. Pengembangan kota-kota cenderung menjadi besar bila memiliki kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik. Daerah tingkat-kota boncel nan ada di sekitar daerah tingkat besar akan memiliki ketergantungan intern mempertahankan arwah ekonominya.[29]

Urbanisasi

[sunting
|
sunting sumber]

Urbanisasi adalah proses migrasi dari pedesaan ke perkotaan nan didorong maka itu berbagai faktor politik, ekonomi, dan budaya. Hingga abad ke-18, terserah keseimbangan antara populasi pertanian pedesaan dan kota-kota yang n kepunyaan pasar dan manufaktur skala katai.[30]
[31]
Dengan adanya revolusi persawahan dan pabrik, warga perkotaan berangkat bertumbuh pesat, baik melewati migrasi maupun melalui ekspansi ilmu kependudukan. Di Inggris nisbah penduduk yang terlampau di kota melonjak dari 17% pada tahun 1801 menjadi 72% pada tahun 1891.[32]
Plong tahun 1900, 15% dari populasi marcapada tinggal di kota.[33]
Daya tarik budaya kota pula berperan internal menarik penduduk.[34]

Urbanisasi dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika dan sejak tahun 1950-an sekali lagi terjadi di Asia dan Afrika. Divisi Kependudukan dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perguruan tinggi Bangsa-Nasion, melaporkan pada tahun 2014 bahwa bakal permulaan kalinya lebih dari separuh warga dunia lampau di kota.[35]
[a]

Grafik yang menunjukkan urbanisasi berpunca perian 1950 diproyeksikan hingga 2050.[43]

Amerika Latin yakni tanah raya yang paling kecil urban, dengan empat perlima penduduknya tinggal di kota, termasuk seperlima terbit populasi yang dikatakan tinggal di kawasan kumuh (favela, poblaciones callampas, dll.).[44]
Batam, Indonesia, Mogadishu, Somalia, Xiamen, Tiongkok dan Niamey, Niger, termaktub n domestik kota-kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5-8%.[45]
Secara umum, negara-negara-negara maju di “Global Utara” konsisten lebih urban daripada negara-negara berkembang di “Global Selatan”—cuma perbedaannya terus menyusut karena urbanisasi terjadi makin cepat di negara-negara berkembang. Asia ialah benua dengan besaran penduduk kota terbesar: lebih pecah dua miliar dan terus lebih.[31]
PBB mengibaratkan suplemen 2,5 miliar penduduk kota (dan pemukim desa yang berkurang 300 juta) di seluruh dunia pada musim 2050, dengan 90% dari ekspansi pemukim perkotaan terjadi di Asia dan Afrika.[35]
[46]

Peta nan menunjukkan wilayah perkotaan dengan sedikitnya satu juta penduduk pada tahun 2006.

Megakota, ii kabupaten-kota dengan populasi jutaan, mutakadim bertambah menjadi puluhan, muncul terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.[47]
[48]
Globalisasi ekonomi mendorong pertumbuhan kota-kota ini, karena persebaran modal asing baru menyebabkan industrialisasi yang cepat, serta relokasi bisnis besar dari Eropa dan Amerika Paksina, menghela imigran dari segala penjuru.[49]
Tahang yang dalam membagi produktif dan miskin di kota-ii kabupaten ini, yang rata-rata n kepunyaan elit super kaya yang tinggal di komunitas bergerbang dan sejumlah besar turunan nan habis di perumahan di dasar standar dengan prasarana nan enggak pas dan kondisi nan buruk.[50]

Kota-kota di seluruh dunia telah berkembang secara fisik seiring dengan pertumbuhan populasi, dengan peningkatan luas permukaannya, dengan penciptaan gedung-gedung strata untuk penggunaan perumahan dan komersial, dan dengan pengembangan di dasar tanah.[51]
[52]

Urbanisasi dapat menciptakan permintaan nan cepat buat pengelolaan sumber daya air, karena sumber air sia-sia yang sebelumnya baik menjadi digunakan secara berlebihan dan tercemar, dan tagihan air limbah mulai melebihi tingkat yang dapat dikelola.[53]

Lihat juga

[sunting
|
sunting sumber]

  • Kota ladang
  • Kota (distrik eksekutif)
  • Kota administrasi
  • Kota otonom
  • Daftar kabupaten dan kota Indonesia

Catatan

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^

    Intellectuals such as H.G. Wells, Patrick Geddes and Kingsley Davis foretold the coming of a mostly urban world throughout the twentieth century.[36]
    [37]
    The United Nations has long anticipated a half-urban world, earlier predicting the year 2000 as the turning point[38]
    [39]
    and in 2007 writing that it would occur in 2008.[40]
    Other researchers tenggat also estimated that the halfway point was reached in 2007.[41]
    Although the trend is undeniable, the precision of this statistic is dubious, due to reliance on national censuses and to the ambiguities of defining an area as urban.[36]
    [42]

Wacana

[sunting
|
sunting perigi]


  1. ^


    Muta’ali, Lutfi (2015).
    Teknik Analisis Ragional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan. Yogyakarta: Fakultas Gegrafi (BPFG) Universitas Gajah Mada.





  2. ^

    Jamaluddin 2017, hlm. 35.

  3. ^

    Jamaluddin 2017, hlm. 41-42.

  4. ^

    Jamaluddin 2017, hlm. 52-53.

  5. ^


    Murdiyanto, E. (2008).
    Sosiologi Perdesaan
    (PDF). Yogyakarta: Wimaya Press. hlm. 204. ISBN 978-979-8918-88-9.





  6. ^

    Prihatin, Daryanti, dan Pramadha 2019, hlm. 21.

  7. ^

    Prihatin, Daryanti, dan Pramadha 2019, hlm. 21-22.

  8. ^

    Prihatin, Daryanti, dan Pramadha 2019, hlm. 22.

  9. ^

    Prihatin, Daryanti, dan Pramadha 2019, hlm. 23.

  10. ^

    Mulyadi 2018, hlm. 1-2.

  11. ^

    Mulyadi 2018, hlm. 8.

  12. ^

    Mulyadi 2018, hlm. 8-9.

  13. ^

    Sumandiyar, dkk. 2020, hlm. 1.

  14. ^

    Mulyandari 2011, hlm. 1.

  15. ^


    Pandaleke, Alfien (2015).
    Sosiologi Perkotaan. Bogor: Maxindo Internasional. hlm. 5. ISBN 978-602-72508-0-2.





  16. ^


    Jamaludin, A. N. (2015).
    Sosiologi Perkampungan
    (PDF). Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm. 22–23. ISBN 978-979-076-550-4.





  17. ^

    Mumtazinur 2019, hlm. 73.

  18. ^

    Mumtazinur 2019, hlm. 74.

  19. ^

    Mumtazinur 2019, hlm. 116.

  20. ^

    Sumandiyar, dkk. 2020, hlm. 26.

  21. ^

    Faiz 2018, hlm. 254.

  22. ^

    Faiz 2018, hlm. 255.

  23. ^

    Umar 2018, hlm. 5-6.

  24. ^

    Umar 2018, hlm. 6.

  25. ^

    Umar 2018, hlm. 7.

  26. ^

    Umar 2018, hlm. 6-7.

  27. ^

    UNESCAP dan UN-HABITAT 2008, hlm. 2.

  28. ^

    UNESCAP dan UN-HABITAT 2008, hlm. 4.

  29. ^

    Mulyandari 2011, hlm. 1-2.

  30. ^

    The Urbanization and Political Development of the World System:A comparative quantitative analysis.
    History & Mathematics
    2 (2006): 115–153 Diarsipkan 18 May 2019 di Wayback Machine..
  31. ^


    a




    b



    William H. Frey & Zachary Zimmer, “Defining the City”; in Paddison (2001).

  32. ^

    Christopher Watson, “Trends in urbanization Diarsipkan 2016-03-05 di Wayback Machine.”,
    Proceedings of the First International Conference on Urban Pests Diarsipkan 2017-10-10 di Wayback Machine., ed. K.B. Wildey and William H. Robinson, 1993.

  33. ^


    Annez, Patricia Clarke; Buckley, Robert M. (2009). “Urbanization and Growth: Setting the Context”
    (PDF). Dalam Spence, Michael; Annez, Patricia Clarke; Buckley, Robert M.
    Urbanization and Growth. ISBN 978-0-8213-7573-0. Diarsipkan bermula versi tahir
    (PDF)
    copot 25 May 2017. Diakses tanggal
    20 May
    2017
    .





  34. ^

    Moholy-Nagy (1968), pp. 136–137. “Why do anonymous people—the poor, the underprivileged, the unconnected—frequently prefer life under miserable conditions in tenements to the healthy order and tranquility of small towns or the sanitary subdivisions of semirural developments? The imperial planners and architects knew the answer, which is as valid today as it was 2,000 years ago. Big cities were created as power images of a competitive society, conscious of its achievement potential. Those who came to live in them did so in order to participate and compete on any attainable level. Their aim was to share in public life, and they were willing to pay for this share with personal discomfort. ‘Bread and games’ was a cry for opportunity and entertainment still ranking foremost among urban objectives.
  35. ^


    a




    b



    Somini Sengupta, “U.N. Finds Most People Now Live in Cities Diarsipkan 5 July 2017 di Wayback Machine.”;
    New York Times, 10 July 2014. Referring to: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division;
    World Urbanization Prospects: 2014 Revision Diarsipkan 2018-07-06 di Wayback Machine.; New York: United Nations, 2014.
  36. ^


    a




    b



    Neil Brenner & Christian Schmid, “The ‘Urban Age’ in Question Diarsipkan 11 July 2017 di Wayback Machine.”;
    International Journal of Urban and Regional Research
    38(3), 2013; DOI:10.1111/1468-2427.12115.

  37. ^

    McQuillin (1937/1987), §1.55.

  38. ^

    “Patterns of Urban and Rural Population Growth Diarsipkan 2018-11-13 di Wayback Machine.”, Department of International Economic and Social Affairs, Population Studies No. 68; New York, United Nations, 1980; p. 15. “If the projections prove to be accurate, the next century will begin just after the world population achieves an urban majority; in 2000, the world is projected to be 51.3 per cent urban.”

  39. ^

    Edouart Glissant (Editor-in-Chief), UNESCO “Courier” (“The Urban Explosion Diarsipkan 12 June 2017 di Wayback Machine.”), March 1985.

  40. ^


    “World Urbanization Prospects: The 2007 Revision”
    (PDF). Diarsipkan dari varian bersih
    (PDF)
    tanggal 13 August 2011. Diakses sungkap
    29 June
    2017
    .





  41. ^

    Mike Hanlon, “World Population Becomes More Urban Than Rural Diarsipkan 28 June 2017 di Wayback Machine.”;
    New Atlas, 28 May 2007.

  42. ^

    Graeme Hugo, Anthony Champion, & Alfredo Lattes, “Toward a New Conceptualization of Settlements for Demography Diarsipkan 29 July 2020 di Wayback Machine.”,
    Population and Development Review
    29(2), June 2003.

  43. ^


    “United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, CD-ROM Edition”. Diarsipkan dari versi tahir tanggal 2018-07-06.




  44. ^

    Paulo A. Paranagua, “Latin America struggles to cope with record urban growth Diarsipkan 17 May 2016 di Wayback Machine.” (),
    The Guardian, 11 September 2012. Referring to UN-Habitat,
    The State of Latin American and Caribbean Cities 2012: Towards a new urban transition Diarsipkan 2018-11-13 di Wayback Machine.; Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2012.

  45. ^

    Helen Massy-Beresford, “Where is the fastest growing city in the world? Diarsipkan 15 May 2017 di Wayback Machine.”;
    The Guardian, 18 November 2015.

  46. ^

    Mark Anderson & Achilleas Galatsidas, “Urban population boom poses massive challenges for Africa and Asia Diarsipkan 10 October 2017 di Wayback Machine.”
    The Guardian
    (Development data: Datablog), 10 July 2014.

  47. ^

    Kaplan et al. (2004), p. 15. “Global cities need to be distinguished from megacities, defined here as cities with more than 8 million people. […] Only New York and London qualified as megacities 50 years ago. By 1990, just over 10 years ago, 20 megacities existed, 15 of which were in less economically developed regions of the world. In 2000, the number of megacities batas increased to 26, again all except 6 are located in the less developed world regions.”

  48. ^

    Frauke Kraas & Günter Mertins, “Megacities and Universal Change”; in Kraas et al. (2014), p. 2. “While seven megacities (with more than five million inhabitants) existed in 1950 and 24 in 1990, by 2010 there were 55 and by 2025 there will be—according to estimations—87 megacities (UN 2012; Fig. 1). “

  49. ^

    Frauke Kraas & Günter Mertins, “Megacities and Global Change”; in Kraas et al. (2014), pp. 2–3. “Above all, globalisation processes were and are the motors that drive these enormous changes and are also the driving forces, together with transformation and liberalisation policies, behind the economic developments of the last c. 25 years (in China, especially the so-called socialism with Chinese characteristics that started under Deng Xiaoping in 1978/1979, in India essentially during the course of the economic reform policies of the so-called New Economic Policy as of 1991; Cartier 2001; Nissel 1999). Especially in megacities, these reforms led to enormous influx of foreign direct investments, to intensive industrialization processes through international relocation of production locations and depending upon the location, partially to considerable expansion of the services sector with increasing demand for office space as well as to a reorientation of national support policies—with a not to be mistaken influence of transnationally acting conglomerates but also considerable transfer payments from overseas communities. In turn, these processes are flanked and intensified through, at times, massive migration movements of national and international migrants into the megacities (Baur et al. 2006).

  50. ^

    Shipra Narang Suri & Günther Taube, “Governance in Megacities: Experiences, Challenges and Implications for International Cooperation”; in Kraas et al. (2014), p. 196.

  51. ^

    Stephen Graham & Lucy Hewitt, “Getting off the ground: On the politics of urban verticality Diarsipkan 10 October 2017 di Wayback Machine.;
    Progress in Human Geography
    37(1), 2012; DOI:10.1177/0309132512443147.

  52. ^

    Eduardo F.J. de Mulder, Jacques Besner, & Brian Marker, “Underground Cities”; in Kraas et al. (2014), pp. 26–29.

  53. ^

    Karen Bakker, “Archipelagos and networks: urbanization and water privatization in the South”;
    The Geographical Journal
    169(4), December 2003; DOI:10.1111/j.0016-7398.2003.00097.x. “The diversity of water supply management systems worldwide—which operate along a continuum between fully public and fully private—bear witness to repeated shifts back and forth between private and public ownership and management of water systems.”

Daftar bacaan

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Faiz, Abd. Aziz (2018).
    Muslimah Perkotaan
    (PDF)
    (edisi ke-4). Yogyakarta: SUKA-Press. ISBN 978-602-1326-53-4.



  2. Jamaluddin, A. Lengkung langit. (2017).
    Sosiologi Perkotaan: Mengerti Masyarakat Ii kabupaten dan Probelmatikanya
    (PDF). Bandung: CV. Pustaka Setia. ISBN 978-979-076-518-4.



  3. Mulyadi, Lalu (2018).
    Kecaburan Mahajana terhadap Arsitektur Ii kabupaten Kediri, Jawa Timur
    (PDF). Malang: CV. Dream Litera Buana. ISBN 978-602-5518-38-6.



  4. Mulyandari, Hestin (2011).
    Pengantar Arsitektur Kota. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta. ISBN 978-979-29-1749-9.



  5. Mumtazinur (2019).
    Guna-guna Sosial dan Budaya Dasar
    (PDF). Banda Aceh: Rajah Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Selam Wilayah (UIN) Ar-Raniry. ISBN 978-602-50172-4-7.



  6. Prihatin, S.D., Daryanti, S., Pramadha, R.A. (ed) (2019).
    Permohonan Teori Perencanaan: Bermula Konsep ke Realita
    (PDF). Sleman: CV. Buana Grafika. ISBN 978-623-7358-33-6.



  7. Sumandiyar, dkk. (2020).
    Sosiologi Perkotaan: Kapitalisasi Ruang dan Marginalisasi Sosial
    (PDF). Kendari: Literacy Institute. ISBN 978-602-5722-41-7.



  8. Umar, Fitrawan (2018).
    Futur Daerah tingkat dan Lingkungan
    (PDF). Makassar: Penerbit CV. Loe. ISBN 978-602-5862-08-3.



  9. UNESCAP dan UN-HABITAT (2008).
    Perumahan untuk kaum miskin di kota-kota Asia: Perumahan bakal MBR: Memberi Tempat yang Layak untuk Kabilah Miskin Kota
    (PDF). Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ISBN 978-92-113-1947-7.



Bibliografi

[sunting
|
sunting sumur]

  • Bairoch, Paul (1988).
    Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-03465-8.



  • Chandler, N.
    Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1987.
  • Geddes, Patrick,
    City Development
    (1904)
  • Jacobs, Jane (1969). “The Economy of Cities”. New York: Random House Inc.


  • Kemp, Roger L.

    Managing America’s Cities: A Handbook for Local Government Productivity,

    McFarland and Company, Inc., Publisher, Jefferson, North Carolina, USA, and London, England, UK, 2007. (ISBN 978-0-7864-3151-9).
  • Kemp, Roger L.
    How American Governments Work: A Handbook of City, County, Regional, State, and Federal Operations,
    McFarland and Company, Inc., Publisher, Jefferson, North Carolina, USA, and London, England, UK. (ISBN 978-0-7864-3152-6).
  • Kemp, Roger L. “City and Gown Relations: A Handbook of Best Practices,” McFarland and Copmpany, Inc., Publisher, Jefferson, North Carolina, USA, and London, England, UK, (2013). (ISBN 978-0-7864-6399-2).
  • Monti, Daniel J., Jr.,
    The American City: A Social and Cultural History. Oxford, England and Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1999. 391 pp. ISBN 978-1-55786-918-0.
  • Mumford, Lewis, The City in History (1961)
  • O’Flaherty, Brendan (2005).
    City Economics. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-01918-0.



  • Pacione, Michael (2001).
    The City: Critical Concepts in The Social Sciences. New York: Routledge. ISBN 0-415-25270-9.



  • Reader, John (2005) Cities. Vintage, New York.
  • Robson, W.A., and Regan, D.E., ed.,
    Great Cities of the World, (3d ed., 2 vol., 1972)
  • Rybczynski, W.,
    City Life: Urban Expectations in a New World, (1995)
  • Smith, Michael E. (2002)
    The Earliest Cities. In Urban Life: Readings in Urban Anthropology, edited by George Gmelch and Walter Zenner, pp. 3–19. 4th ed. Waveland Press, Prospect Heights, IL.
  • Thernstrom, S., and Sennett, R., ed.,
    Nineteenth-Century Cities
    (1969)
  • Toynbee, Arnold J. (ed),
    Cities of Destiny, New York: McGraw-Hill, 1967. Pan historical/geographical essays, many images. Starts with “Athens”, ends with “The Coming World City-Ecumenopolis”.
  • Weber, Max,
    The City, 1921. (tr. 1958)

Bacaan lanjutan

[sunting
|
sunting sumber]

  • Berger, Alan S.,
    The City: Urban Communities and Their Problems, Dubuque, Iowa: William C. Brown, 1978.
  • Glaeser, Edward,
    Triumph of the City, Penguin, 2011

Pranala asing

[sunting
|
sunting sumber]

  • World Urbanization Prospects, the 2011 Revision, Website of the United Nations Population Division
  • Human Geography di Curlie (dari DMOZ)
  • Urban and Regional Planning di Curlie (dari DMOZ)
  • Geopolis – research group that studies the world’s urbanization, Université Paris Diderot, France



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota

Posted by: and-make.com