Program Pendidikan Menengah Publik (PMU) sebagai rintisan acara mesti belajar 12 tahun yang digulirkan pemerintah waktu 2013. Plong copot 20 Oktober 2014 diterima Mahkamah Konstitusi selepas diperbaiki, tentang pengajuan pengujian pasal 6 ayat 1 UU No 20 Masa 2003 tercalit atma wajib membiasakan 7 s.d. 15 tahun (perlu berlatih 9 tahun) lakukan menjadi mesti membiasakan 12 masa ditolak MK secara keseluruhan melalui putusan MK No 92/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno MK copot 22-10-2015.

Mengingat ketentuan PP No 47 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 4 dan 5 Ordinansi Daerah pada setiap negeri memungkinkan diatur menjadi wajib belajar 12 waktu, dan pula menjadi alasan penolakan maka itu MK atas uji materil yang diajukan.
Acuan Perda Ii kabupaten Bukittinggi No 6 tahun 2014 Pasal 8 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat 1 Setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas musim wajib mengajuk pendidikan bawah dan pendidikan medium.

Secara Nasional terlazim belajar di indonesia adalah 9 hari, pada setiap daerah tergantung kesiapan dan kemampuan daerah nan dapat diatur pada perda tiap-tiap daerah.
Namun secara Nasional agar terlaksananya Program Pemerintah yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Permen Dikbud No 19 tahun 2016 Pasal 2 leter a sukma mesti belajar adalah 6 (enam) tahun sebatas dengan 21 (duapuluh satu) waktu atau tamat asongan pendidikan menengah umpama rintisan wajib membiasakan 12 periode.

UU No 12 Tahun 2011
Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar intern Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Jenis dan tahapan Peraturan Perundang-invitasi terdiri atas:

a. Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Kekekalan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c.Undang-Undang/Statuta Pemerintah Pengubah Undang-Undang;

d. Kanun Pemerintah;

e. Regulasi Presiden;

f. Statuta Provinsi Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Keistimewaan syariat Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki seperti mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Varietas Statuta Perundang-pelawaan selain seperti dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kongres Rakyat, Kongres Daerah, Mahkamah Agung, Pidana Konstitusi, Jasad Penyelidik Keuangan, Uang Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, jasad, lembaga, atau uang lelah yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kawasan, Gubernur, Dewan Kantor cabang Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Pejabat Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-pelawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan memiliki arti hukum merintih sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-ajakan yang lebih tataran atau dibentuk berdasarkan wewenang.

UU No 20 tahun 2003
Akan halnya
Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Pasal 1

18. Wajib belajar yaitu acara pendidikan paling nan harus diikuti maka dari itu warga negara Indonesia atas bagasi jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berumur tujuh sampai dengan lima belas hari mesti mengikuti pendidikan dasar.

PP No 47 Musim 2008
Tentang
Wajib Belajar
Pasal 3

(2) Penyelenggaraan mesti berlatih pada kolek formal dilaksanakan minimum lega jenjang pendidikan dasar nan meliputi SD, Bihun, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat

(3) Penyelenggaraan wajib sparing pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melintasi programa paket A, program bungkusan B, dan lembaga lain yang sederajat.

Pasal 6

(1) Pengelolaan program wajib belajar secara kebangsaan menjadi tanggung jawab Nayaka.

Pasal 7

(4) Pemerintah daerah boleh menetapkan kebijakan untuk meningkatkan janjang pendidikan wajib belajar sebatas pendidikan semenjana.

(5) Pemerintah daerah dapat menata selanjutnya pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masingmasing melalui Qanun Kawasan.

(6) Kadar tentang pelaksanaan programa wajib sparing yang diatur makanya pemerintah negeri seperti mana dimaksud lega ayat (5) teragendakan wewenang memberikan sanksi eksekutif kepada warga negara Indonesia nan memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (panca belas) tahun yang bukan mengikuti acara wajib belajar

Permen Dikbud No 19 tahun 2016
Tentang
Program Indonesia Pintar
Pasal 2

PIP berujud cak bagi:

a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat ketengan pendidikan menengah n domestik rangka membantu pelaksanaan pendidikan medium menyeluruh/rintisan mesti berlatih 12 (dua belas) hari;