Berdasar Uud Nri Tahun 1945 Amandemen Ajaran Dari Trias Politika

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu
(18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau makin dikenal dengan
Montesquieu, merupakan pemikir politik Prancis yang hidup sreg Era Pencerahan (bahasa Inggris:
Enlightenment). Ia populer dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-urun pendapat adapun pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia menjabat peranan bermakna kerumahtanggaan memopulerkan istilah “mahardika” dan “Kekaisaran Bizantium”

Trias Politika

[sunting
|
sunting sendang]

Montesquieu paling dikenal dengan ajaran Trias Politika (penceraian kekuasaan negara menjadi tiga): eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif ataupun kehakiman (pengawas pelaksanaan undang-undang).

Trias politica menurut montesquieu, adalah sebagai berikut:

  1. Manajerial: merupakan lembaga nan melaksanakan undang-undang. Bentuk eksekutif dipimpin oleh koteng raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, tulangtulangan ini pula memiliki beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiardjo, tulang beragangan eksekutif n kepunyaan kewenangan diplomatik, yudikatif, manajerial, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik ialah kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Wewenang yudikatif adalah kewenangan memasrahkan grasi dan maaf kepada warga negaranya nan berbuat pelanggaran hukum. Kewenangan eksekutif merupakan kewenangan melaksanakan ordinansi dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau nayaka dapat membentuk undang-undang bersama dewan badal. Rencana administratif juga mempunyai wewenang mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara.
  2. Legislatif: merupakan bagan yang dibentuk lakukan mencegah kesewenang-wenangan sunan atau presiden. Buram legislatif yang ialah wakil bersumber rakyat ini diberikan pengaruh untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tak hanya itu, rancangan ini juga diberikan hak bakal meminta mualamat ketatanegaraan kerangka eksekutif yang akan dilaksanakan ataupun yang menengah dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga administratif, lembaga ini sekali lagi mempunyai hak kerjakan menyelidiki sendiri dengan takhlik panitia pengkaji. Hak mosi tak percaya juga dimiliki makanya rangka ini. Milik ini merupakan hak yang memiliki potensi lautan cak bagi menjatuhkan lembaga eksekutif.
  3. Yudikatif: mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai perkakas penegakan hukum, hak penilai material, perampungan penyelisihan, hoki mengesahkan qanun hukum atau membatalkan peraturan apabila anti dengan asal negara.[1]

Referensi

[sunting
|
sunting sumur]


  1. ^

    Windyastuti, Dwi Karakter. 2016. Montesquieu (ppt) materi disampaikan plong kuliah Pemikiran Kebijakan Barat, Fakultas Aji-aji Sosial dan Hobatan Politik, Universitas Airlangga.

Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

  • (Inggris)
    Free full-text works online
  • (Inggris)
    Montesquieu in The Catholic Encyclopedia
  • (Inggris)
    Montesquieu in The Stanford Encyclopedia of Philosophy
  • (Inggris)
    Timeline of Montesquieu’s Life Diarsipkan 2006-04-02 di Wayback Machine.



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Montesquieu

Posted by: and-make.com