Belajar Akuntansi Dasar Apa Yang Dimaksud Dengan Kas

Memahami Akuntansi Kas plong Pemerintah Area: Akuntansi Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA
Widyaiswara Madya

Abstrak:

Menurut Pernyataan Patokan Akuntansi Tadbir (PSAP) nomor 01 mengenai Penguraian Pengumuman Moneter alinea 8 mendefinisikan Kas sebagai uang kontan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan cak bagi membiayai kegiatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjut pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Tadbir nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Kas merupakan aset pemerintah paling kecil lampias (likuid) dan aktif. Resan lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kelajuan kerjakan diubah menjadi aset tak sesuai kebutuhan, sebagai instrumen pembayaran alias untuk memenuhi pikulan pemerintah. Kas disebut andai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada biasanya akan berhubungan dengan pembelajaran atau pengeluaran kas. Tulisan ini membincangkan Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah khususnya Akuntansi Kas pada Satuan Kerja Alat Area (SKPD) menggunakan basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual.

Pengenalan Kunci:

Pernyataan Barometer Akuntansi Tadbir (PSAP), Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Kas, puas Pemerintah Kawasan, Akuntansi Kas pada Eceran Kerja Perangkat Provinsi (SKPD), Kas di Patih Pembelajaran, Kas di Bendahara Pengeluaran, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Tip Persediaan.

Memahami Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah: Akuntansi Kas lega Rincih Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1. Pendahuluan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 akan halnya Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan Kas sebagai persen tunai dan saldo simpanan di bank nan setiap saat dapat digunakan untuk memodali kegiatan tadbir. Dijelaskan selanjutnya pada Buletin Teknis Kriteria Akuntansi Tadbir nomor 14 adapun Akuntansi Kas, Kas yakni aset pemerintah minimum lancar (likuid) dan aktif. Sifat lampias kas ditunjukkan dengan akomodasi dan kelancaran buat diubah menjadi khasanah tak sesuai kebutuhan, sebagai organ pembayaran atau untuk menepati barang bawaan pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi finansial pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas.

2. Aneh-aneh Kas puas Pemerintah Provinsi

Dijelaskan lebih lanjut plong Buletin Teknis Nomor 14 mengenai Akuntansi Kas bahwa Uang Daerah adalah uang yang dikuasai makanya Perdana Awam Negeri menutupi rupiah dan valuta asing. Uang lelah daerah terdiri bermula tip dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penelaahan dan Perdana Pengeluaran. Aktivis Uang Kawasan meliputi pertama: Bendahara Masyarakat Provinsi (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas bikin melaksanakan maslahat bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Area (SKPKD), kedua: Bendahara Pendedahan, dan ketiga: Bendahara Pengeluaran.
Secara masyarakat penjelasan kas pada Pemerintah Kawasan adalah seumpama berikut:

2.1. Kas di Kas Kewedanan

Kas kerumahtanggaan Kas Wilayah berada di pangkal penguasaan BUD yang disimpan lega Rekening Kas Umum Negeri (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Superior SKPKD selaku BUD plong Bank Taktik dan/atau Bank Publik nan ditunjuk makanya gubernur/bupati/walikota. RKUD ditujukan untuk menapuk seluruh pengajian pengkajian daerah dan menggaji seluruh pengeluaran daerah sreg bank yang ditetapkan.
N domestik rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk raga tak nan sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan/maupun pengeluaran daerah. Gubernur/bupati/walikota bisa menunjuk badan tak selain nan telah ditetapkan Nayaka keuangan dengan persepakatan Menteri Keuangan. Penudingan badan lain dituangkan dalam kontrak kerja.

2.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada setiap awal perian antisipasi gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penelaahan cak bagi melaksanakan tugas kebendaharaan n domestik susuk pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas begitu juga dimaksud gubernur/bupati/walikota memberi maaf kepada kepala SKPD di mileu pemerintah daerahnya bakal membuka rekening penerimaan pada Bank Umum nan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
Saldo kas di Bendahara Penelaahan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pembelajaran. Saldo Kas di Patih Pendedahan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Jati Kewedanan, dan saldo Kas di Bendahara Pendedahan akan berkurang apabila terwalak uang lelah keluar yang berpokok dari transfer pendedahan pendapatan ke RKUD.
Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang pecah bermula seluruh Pendapatan Masif Daerah yang ditampung di rekening penerimaan saban hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh perdana penerimaan. Kerumahtanggaan hal penyerahan belum dapat dilakukan setiap perian, Gubernur/Bupati/Walikota menata penyetoran secara berkala. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat tip daerah pada Bendahara Penelaahan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal perimbangan, maka besaran tersebut dilaporkan dalam skala sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

2.3. Kas di Mangkubumi Pengeluaran

Intern rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai persekot kerja bikin membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Gubernur/Tumenggung/Walikota dapat memasrahkan maaf pembukaan rekening pengeluaran lega Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada setiap awal musim perincian Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD.
Uang Persediaan hanya digunakan bagi variasi pengeluaran yang bukan boleh dilakukan simultan oleh majikan SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran SKPD tersebut selain mencampuri persen persediaan pun mengelola uang nan akan digunakan sebagai belanja SKPD internal rang apendiks uang jasa persediaan, atau dana LS nan dikelola maka itu bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan mangkubumi pengeluaran ajudan.

2.4. Kas di luar Pengelolaan BUD

2.4.1. Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan tak yakni bagian bersumber BUD

Untuk melaksanakan penelaahan yang semenjak dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk Mangkubumi Pembelajaran nan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan memercayakan kas berasal berusul pembelajaran pendapatan negara dalam tulangtulangan pelaksanaan APBD pada kantor/ketengan kerja pemerintah. Pada akhir masa rekaan, saldo kas di Bendahara Pengajian pengkajian adalah hampa. Apabila karena alasan tertentu masih terwalak komisi negara puas Bendahara Penerimaan nan belum disetor ke kas negara plong tanggal rasio, maka besaran tersebut dilaporkan intern nisbah misal Kas di Bendahara Penerimaan.


2.4.2. Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan putaran dari BUD

Bikin melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Tulangtulangan menunjuk Perdana Pengeluaran cak bagi mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan n domestik bentuk pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/rangka/ketengan kerja. Tugas Patih Pengeluaran adalah menerima, menggudangkan, menggaji, menatausahakan, dan mengamanahkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada jawatan/satuan kerja departemen negara/lembaga. Buat keperluan kegiatan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengurus uang persediaan (UP)/suplemen persen persediaan (TUP) yang diterima bersumber BUN.

Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara lain membentangi:
a. Uang yang berasal berpokok Kas Negara, menerobos SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
b. Uang yang berasal dari irisan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib cuplik; dan
c. Tip dari perigi lainnya yang menjadi hak negara.
Sesuai dengan statuta perundang-pelawaan,pada akhirusanah anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran nan belum disetor ke Kas Negara pada copot neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam perbandingan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal nisbah masih terdapat uang dalam tata Bendahara Pengeluaran nan bukan terbit semenjak UP/TUP, kuantitas tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Perdana Pengeluaran.


2.4.3. Saldo kas lainnya yang Diterima karena penyelenggaraan pemerintahan

Selain pengaturan tersebut diatas, lega praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya nan diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya yaitu penerimaan hibah sekaligus dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan maka dari itu donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar syariat dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat pembelajaran plong rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.


2.4.4. Kas di Jasad Layanan Masyarakat Daerah

Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Raga Layanan Umum (BLU) sebagaimana mutakadim diubah dengan Kanun Pemerintah No. 74 periode 2012, BLUD ialah bagian terbit pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD lain bertujuan untuk mencari laba semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat substansial penyiapan dagangan dan/ataupun jasa yang dijual tanpa mengutamakan berburu keuntungan.
Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip kesangkilan dan daya produksi seperti korporasi dan penelaahan baik pendapatan maupun sumbangan nan diperoleh BLUD boleh digunakan secara langsung bikin membiayai operasional sesuai dengan rencana nan sudah lalu ditetapkan. Hipotetis pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan bakal menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat bakal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan dikelola BLUD yaitu putaran berusul kekayaan negara yang bukan dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun penyelenggaraan moneter dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi bagaikan fragmen yang tidak terpisahkan lega siaran pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/bentuk/ pemerintah daerah. Kas pada BLUD ialah fragmen dari Kas plong pemerintah daerah.

Sumur modul 2-Kebijakan Akuntansi Pemerintah Area, Kebijakan Akuntansi Kas dan Setimbang kas Kemendagri.

Sumber modul 2-Garis haluan Akuntansi Pemerintah Distrik, Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara kas Kemendagri.

3. Mengarifi Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah: Akuntasi Kas puas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Transaksi kas bisa dikelompokkan menjadi dua fragmen ialah transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang membukit saldo uang negara/daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara/kewedanan. Transaksi penelaahan kas dapat nyata: Transaksi Pendapatan, Transaksi Penerimaan Pembiayaan, Transaksi Pendedahan Transfer, Transaksi Pembelajaran Lainnya / Non Antisipasi dan Transaksi pengeluaran kas bisa dipengaruhi oleh: Transaksi Belanja Negara/Wilayah, Transaksi Pengeluaran Pembiayaan, Transaksi Pengeluaran Transfer, Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran.

3.1. Transaksi Penerimaan Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Provinsi (SKPD)

Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Enggak-enggak Pendapatan nan protokoler. Kas yang berasal berpokok pendapatan diakui pron bila: Kas tersebut diterima di Rekening Kas Awam Negara/Daerah; atau Kas tersebut dituruti di Mangkubumi Penerimaan, apabila Perdana Penerimaan ialah episode dari BUD atau Pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukuran Penataran kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas ialah sebesar nilai rupiah yang diterima ataupun disahkan. Apabila pembelajaran kas kerumahtanggaan mata uang lelah asing dan dituruti dalam rekening peso asing, sesuai paragraf 62 PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat kerumahtanggaan netra uang jasa peso dengan menjabarkan jumlah mata uang jasa asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral puas tanggal transaksi.Penelaahan kas n domestik tulang beragangan mata persen luar dan dituruti dalam akun bank bermata uang rupiah maka jumlahmata persen asing tersebut dikonversi menjadijumlah privat rupiah sesuai kurs transaksi.
Jika Kas dari pendapatan diterima langsung RKUD maka SKPD mencatat transaksi pendapatan dan tidak mencatat jurnal pembelajaran kas karena kas di sambut spontan di BUD.


Pembelajaran Pendapatan yg disetor kontan ke RKUD

Kalau menggunakan basis akrual (memperalat permendagri 64 tahun 2013) Pengajian pengkajian Pendapatan yg disetor bertepatan ke RKUD

Kalau Kas dari pendapatan diterima pada Perdana Penerimaan, dapat berupa penerimaan secara tunai dan pendedahan melalui rekening bendahara pengajian pengkajian, sehingga kas di bendahara penerimaan dapat berupa kas tunai dan/maupun kas di rekening mangkubumi penerimaan. Pendataan jurnal terkait penambahan kas yang bersumber dari pendapatan lega bendahara penelaahan mengikuti pedoman sebagai berikut:
1. Apabila Bendahara Pengajian pengkajian ialah bagian dari Bendahara Masyarakat Kewedanan, maka uang tunai nan diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan;
2. Apabila Mangkubumi Penerimaan bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah, maka uang tunai nan dikabulkan dicatat perumpamaan kas dengan akun pasangan pendapatan nan ditangguhkan.

Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan

Sreg detik Mangkubumi Penerimaan menyetor tunai ke RKUD

Jika menunggangi basis akrual (menggunakan permendagri 64 tahun 2013) Pada saat penerimaan kas di Bendahara Pendedahan

Seandainya menggunakan basis akrual (menunggangi permendagri 64 tahun 2013) Sreg saat Perdana Pengajian pengkajian menyetor tunai ke RKUD


3.2. Transaksi Pengeluaran Kas Sreg Satuan Kerja Perangkat Wilayah (SKPD)

1. Belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)

Komisi Persediaan (UP) yakni uang muka kerja dalam besaran tertentu yang diberikan kepada Mangkubumi Pengeluaran untuk mencukongi kegiatan operasional sehari-waktu Rincih Kerja yang tidak kali dilakukan menerobos mekanisme pemasukan langsung. Apabila terdapat suratan yang menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran geladir UP yang belum digunakan harus disetor, maka sisa UP tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Masyarakat Negara/Daerah. Tinja UP berupa tip yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berada di bendahara pengeluaran dicatat sebagai Kas di Patih Pengeluaran. Plong Pemerintah Rahasia, bagian terbit UP yang telah dibelanjakan yang masih aktual kwitansi pembelian komoditas dan penyerahan tempah nan belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga copot pelaporan dicatat sebagai bagian berpangkal kas di bendahara pengeluaran dan diungkap secara memadai di kerumahtanggaan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran kas kerjakan belanja yang dilakukan melalui mekanisme UP akan dicatat dengan jurnal bak berikut:


Penerimaan UP oleh SKPD dari BUD

Jikalau menggunakan basis akrual (memperalat permendagri 64 tahun 2013) Penelaahan UP oleh SKPD berasal BUD

Pertanggungjawaban & Pengajian pengkajian GU oleh SKPD dari Kas Umum Daerah

Seandainya menggunakan basis akrual (menunggangi permendagri 64 tahun 2013) Saat mutakadim ada pengesahan SPJ & Penerimaan GU oleh SKPD dari Kas Umum Daerah

Pembelajaran Kas Pajak

Penyetoran Kas Pajak

Pengembalian/setoran UP ke RKUD

2. Belanja melalui mekanisme Sinkron (LS)

Pembayaran langsung ialah mekanisme pengeluaran kas lakukan belanja bermula Rekening Kas Umum Wilayah secara spontan kepada pihak ketiga (atas dasar wasilah atau tindasan keputusan) atau kepada bendahara pengeluaran. Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melangkaui mekanisme LS akan dicatat dengan jurnal umpama berikut:


Mekanisme LS (Pihak ketiga)

Jika menggunakan basis akrual (menunggangi permendagri 64 perian 2013) Mekanisme LS (Pihak ketiga)

Mekanisme LS (Gaji)

Takdirnya memperalat basis akrual (menggunakan permendagri 64 tahun 2013) Mekanisme LS (Gaji)

Mencatat Racikan (IWP/Fiskal/Taperum)

4. Konklusi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan alinea 8 mendefinisikan Kas sebagai uang kontan dan saldo stok di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dijelaskan lebih lanjur puas Buletin Teknis Patokan Akuntansi Rezim nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Kas merupakan aset pemerintah paling lampias (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan fasilitas dan kecepatan kerjakan diubah menjadi gana lain sesuai kebutuhan, perumpamaan gawai pemasukan alias lakukan memenuhi muatan pemerintah. Kas disebut umpama aset laju paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada lazimnya akan berhubungan dengan pendedahan atau pengeluaran kas.
Akuntansi Kas pada Pemerintah Kawasan khususnya Akuntasi Kas sreg Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Transaksi Penerimaan Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Transaksi Pengeluaran Kas Pada Satuan Kerja Peranti Daerah (SKPD).
Transaksi Pengeluaran Kas Pada Asongan Kerja Alat Kawasan (SKPD) terdiri dari Belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Belanja melampaui mekanisme Sekalian (LS).

Daftar pustaka

1. Undang-undang Nomor 17 Masa 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Hari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Permendagri nomor 64 tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Tadbir Berbasis Akrual sreg Pemerintah Daerah
5. Ordinansi pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tolok Akuntansi Pemerintahan.
6. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 14 adapun Akuntansi Kas.
7. Modul 2 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Kemendagri.
8. Modul 3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kemendagri.

Source: https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-memahami-akuntansi-kas-pada-pemerintah-daerah-akuntansi-kas-pada-satuan-kerja-perangkat-daerah-skpd-2019-11-05-90c4b3ce/

Posted by: and-make.com