Bahan Ajar Wilayah Daerah Perikanan Berdasarkan Hukum.doc

Target Ajar Ilmu permukaan bumi Papan bawah XII SMA

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan pelatihan dengan programa “Indonesia Pintar”;
serta peningkatan kesejahteraan publik dengan programa “Indonesia
Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan
acara kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program kondominium kampung
deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta cagar sosial bakal
rakyat di tahun 2019.

6) Meningkatkan kapasitas rakyat dan kiat saing di pasar
alam semesta sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi kepribadian bangsa melangkaui kebijakan penataan
kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek
pendidikan nasional, yang mengedrop secara sepadan
aspek pendidikan, begitu juga pengajaran sejarah pembentukan bangsa,
nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah tumpah, spirit bela negara dan
kepatutan di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat perbaikan sosial Indonesia
melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan
menciptakan ruang-ruang dialog antar pemukim.

Pendirian-prinsip peluasan wilayah ialah sebagai berikut:
a) Pengembangan kawasan harus berbasispada sektor unggulan
Dimana sektor ini akan mengarahkan sumberdaya kepada sektor yang
diunggulkan melalui pemetaan antara sektor unggulan dengan sektor nan
menjadi pendukungnya.
b) Pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang
bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ketatanegaraan
c) Penegmbangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu
d) Pengembangan wilayah mutlak harus memiliki keterkaitan kedepan dan
kebelakang (forward and back ward linkage) secara kuat atau
pengembangan kewedanan prokdutif di hinterland harus dikaitkan dengan
penegmbangan provinsi industri perebusan di perkotaan, cak bagi
memberikan kredit tambah yang makin tinggi terhadap pertumbuhan
perekonomian suatu wilayah.
e) Pengembangan area dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi dan
desentralisasi. Pemerintah negeri memiliki wewenang munjung buat
mengembangkan sumber sentral manusia, menciptakan iklim manuver lakukan
dapat menarik modal dan pemodalan.

Konsep Negeri dan Tata Ruang 51

Alamat Ajar Geografi Kelas XII SMA

Dengan demikian, pengembangan suatu kawasan atau kewedanan harus
didekati berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan spontan
mengantisipasi kronologi eksternal. Faktor-faktor kunci berasal sisi n domestik
ialah kamil-konseptual ekspansi sumur trik manusia, pemberitahuan, perigi-sendang
daya modal, dan investasi, ketatanegaraan intern investasi, pengembangan
prasarana, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal, dan
kepemerintahan, serta beraneka ragam kerja setolok dan kemitraan yang harus digalang
untuk mencapai ketenteraman publik. Faktor eksternal merupakan manah sreg
ki aib kesenjangan wilayah dan pengembang daya produksi independensi distrik,
perbelanjaan bebas terutama pengembangan produk dalam pasar adil bikin
meningkatkan buku gigi anjing.

4. Tantangan Penataan Urat kayu
Untuk menciptakan ira yang nyaman, ki berjebah dan berkelanjutan

dirasakan masih menghadapi tantangan berat. Tantangan berasal dari kondisi
mileu fisik, implementasi penataan ruang dan perubahan faktor eksternal.
Bilang tantangan penataan ulas diantaranya:

a. Posisi indonesia di kewedanan yang lewat cepat berkembang yaitu Pasific
ocean rim Indian ocean rim nan berimplikasi pada perlunya menyorong
kiat saing perekonomian khas dalam tulang beragangan pertumbuhan ekonomi
wilayah. Disisi lain penyediaan infrastruktur dan sarana dalam mendukung
ekspansi wilayah terutama negeri timur Indonesia masih harus
terus ditingkatkan

b. Kesiapan sumberdaya tunggul yang semakin terbatas di Pulau Jawa dan
Sumatera, dan sebaliknya lebih luber di kawasan Timur Indonesia
namun belum dimanfaatkan secara optimal. Adaoun peningkatan kesungguhan
kegiatan pemanfaatan ulas terutama yang tercalit dengan eksploitasi
sumber ki akal alam nan terjadi dihampir seluruh kewedanan Indonesia sudah
lalu mengancam kelestarian mileu

c. Letak Indonesia plong kawasan perjumpaan tiga lempeng tektonik, yang
mengakibatkan rawan batu geologi geologi seperti gempa bumi,
tsunami, dan ancala berapi, menuntut prioritisasi pertimbangan aspek
mitigasi godaan internal penataan ruang nan berbasis pada ki pemotongan
resiko bencana

d. Keberadaan pulau-pulau katai terluar plong kawasan perbatasan negara
yang memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan negara
Keesaan Republik Indonesia

e. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dieleminir tidak hanya
bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah
Indonesia, tetapi kembali untuk menjaga penguatan dan keekaan kewarganegaraan.

f. Ekspansi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini,
apabila enggak diantisipasi dengan strategi dan tindakan yang tepat akan

Konsep Distrik dan Tata Ruang 52

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

dihadapkan pada tiga gaham, yaitu krisi hutan, krisi air, dan krisi
energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang
perlu diwaspadai dan direspon oleh penataan ruang agar bukan
menimbulkan dampak buruk bagi usia masyarakat dan bangsa, yakni
teramcamnya persatuan bangsa, meningkatnya sukma separatisme, dan
menurunnya kesegaran publik. Krisis pangan diakibatkan
ketidakmampuan pengelolaan urat kayu mencagar lahan pertanian produktif (sawah),
serta krisis energi dalam penataan pengelolaan ulas lakukan mengurangi
ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas,
batubara, serta energi terbarukan sama dengan biogas, biomassa, semok
(geothermal) energi rawi, arus laut, dan tenaga kilangangin kincir serta tenaga
nuklir yang tepat lokasi
g. Selain faktor-faktor tersebut, tantangan penataan ruang semenjak dari faktor
eksternal khususnya respon dinamika persaingan mondial yang semakin abadi
berwibawa puas pembangunan nasional pada perian nan akan datang.
Perekonomian kebangsaan menjadi lebih terbuka dan akan berwibawa
perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya
akan diikuti dengan peningkatan kapitalisasi pemanfaatan sumber daya dan
kebutuhan urat kayu nan meningkat dan harus direspon secara baik oleh
perlengkapan penataan ruang untuk memberikan kepastian hukum intern
berinvestasi
h. Tantangan-tantangan plonco penataan pangsa muncul perubahan ulah
paradigma perencanaan, yang ditandai dengan globalisasi dan pasar
nonblok/kapitalisme, pendemokrasian dan desentralisasi, pluralisme, good
gove-nance, partisipatif, gender, kerusakan lingkungan, kemiskinan dan
keganasan sosial, konsepsi peran negara, dan sebagainya. Selain itu
persilihan skor-nilai perencanaan, sebagai halnya:
1) Orientasi oada asoek fisik-estetissemata mulai ditinggalkan
2) Bertambah titik api pada kepentingan mahajana dan lingkungan
3) Tak lagi berasumsi dan menjurus pembuatan masterplan
4) Mengakui pentingnya proses
5) Menyadari aspek taktis perencanaan
6) Proses perencanaan adalah proses pembentukan kesatuan hati dan

negoisasi
7) Keharusan bakal menyertakan masyarakat dan seluruh stakeholder
8) Konseptual kerjasama regional

Ratna (2013) menambahkan bahwa sekarang nan menjadi bagian terberat
berpangkal penataan ruang adalah pengendalian perizinannya. Metode perizinan harus
diteliti hendaknya penataan ulas dapat dilakukan dengan baik. Penataan ruang nan
baik nantinya akan menjadikan satu wilayah nyaman, aman, lancar, produktif, dan
membantu pembangunan berkelanjutan. Sementara itu Triyana (2012)

Konsep Daerah dan Tata Ira 53

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

menggarisbawahi bahwa terdapat dua masalah atau tantangan raksasa terkait
pengelolaan urat kayu adalah efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang intern
koordinasi dan pengelolaan rung diantara institusi-institusi di distrik.

Secara pendek beberapa tantangan dan kendala penataan ruang secara
mahajana sering ditemui diantaranya:

a. Garis haluan privat RTRW masih dirasakan berperangai makro dan tak
operasional, sehingga sehingga perlu diterjemahkan dalam langkah-
persiapan detil mulai berusul tahap perencanaan, tahap pemanfaatan dan
tahap pengendalian pemanfaatan tat ruang

b. Belum ada instrumen ataupun kanun perundang-ajakan yang boleh
dijadikan asal internal penuntasan permasalahan sengketa runag

c. Belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan terkait penataan
ira serta ego sektoral masih nampak pada per instansi

d. Perencanaan ruang nisbi lebih jelas, sehingga perlu suka-suka proses yang
lebih detil operasional dengan RDTR

e. Banyak kasus pemakaian urat kayu/pembangunan nan terjadi diluar
perencanaan

f. Pemakaian ruang bertambah dinamis dan komples, tercantum yang
dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sendiri

g. Umum harus tetap waspada mencaci dan mengontrol proses-
proses pemakaian ruang

5. Permasalahan dan Ketatanegaraan Penataan Ruang dan Wilayah
a. Problem penataan ruang
Penataan ruang sebagai pendekatan kerumahtanggaan pelaksanaan pembangunan
mutakadim memiliki landasan hukum sejak pemberlakuan Undang-Udang Nomor
24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (diperbaharui melalui UU Nomor 26
Musim 2007). Dengan penataan ruang di harapkan dapat terwujud urat kayu
kehidupan yang aman, nyaman, berpunya, dan kontinu. Semata-mata hingga
detik ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan pamrih.
Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin
meningkatnya persoalan batu air sebak dan longsor. semakin
meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan belum
terselesaikannya masalah permukiman kumuh. semakin berkurangnya ira
publik dan ruang termengung plonco di negeri perkotaan; serta belum
terpecahkannya masalah ketidakseimbangan kronologi antarwilayah.
Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang secara
masyarakat bisa di kelompokkan menjadi dua yaitu : persoalan mileu
dan daerah dan permasalahan manajemen tata ruang.

Konsep Wilayah dan Penyelenggaraan Urat kayu 54

Objek Bimbing Geografi Kelas XII SMA

b. Permasalah Lingkungan
1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup nan dipicu oleh paradoks
eksploitasi ruang. Metamorfosis tanah dari kawasan lindung menjadi
kawasan budidaya guna adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi.
2) Penurunan luas hutan tropis (deferestasi) akibat pembalakan terlarang,
meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, atau untuk
pengembangan khasiat budidaya seperti perkebunan dan
pertambangan.
3) Penurunan luas dan maslahat kawasan resapan air mislokasi eksploitasi
ulas bakal kelebihan pemukiman, budidaya pertanian dan pariwisata
telah mendahulukan kerusakan Daerah Aliran Sungai.
4) Meningkatnya fenomena rayuan yang di akibatkan miss tata
relasi liwa dan manusia sebagai halnya air ampuh, longsor dan kesuntukan nan
terjadi secara merata di berbagai wilayah di indonesia.
5) Degradasi kualitas lingkungan pada kawasan pantai yang di tandai
semakin rusak dan menurunnya luas hutan mangrove.
6) Ancaman dampak global warming semakin memperparah kondisi resiko
kerusakan lingkungan khususnya pada sebagian samudra perkotaan tepi laut
di Indonesia.
7) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan akibat imigrasi desa-
daerah tingkat yang berimplikasi pada terjadinya alih guna persil pertanian
fertil menjadi lahan pertanian subur menjadi persil permukiman
secara signifikan.
8) Ekspansi struktur ira dan sistem perkotaan nan terpusat lega
pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih sangat
terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangklan pertumbuhan kota-kota
medium dan mungil, terutama di luar jawa, melanglang lambat dan
tersisa.
9) Masih tingginya ketakseimbangan antar dan di n domestik daerah, sama dengan antara
Indonesia fragmen barat (Sumatera, Jawa-Bali) dengan indonesia adegan
timur, antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, dan kewedanan di
kawasan perbatasan kewedanan terpencil, terluar dan primitif.
10) Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah telah mengakibatkan
meningkatnya konflik pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya pan-ji-panji
dan konflik peruntukan ruang, baik antarwilayah, antar sentral dan daerah,
serta antar penggunaan.

c. Permasalahan Penyelenggaraan Penataan Urat kayu
Rencana tata ruang wilayah belum seutuhnya efektif menjadi acuan

kerumahtanggaan penataan ruang, sehingga menjadi inkonsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap buram tata ulas serta lemahnya pengendalian dan
penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini juga di sebabkan
permasalahan privat penataan ulas khususnya terkait dengan aspek

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 55

Objek Didik Geografi Kelas XII SMA

kelembagaan pengelolaan. Beberapa permasalahan pengelolaan mileu
adalah sebagai berikut:

1) Belum tepatnya kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang
tata penataan pangsa, karena banyak menajemen tata ruang di
daerah lain n kepunyaan kompetensi (pendidikan, kelincahan, dan
camar duka) yang memadai untuk merencanakan, melaksanakan,
memantau ataupun mengawasi pengelolaan pengelolaan pangsa;

2) Rendahnya kualitas hasil susuk tata pangsa baik disebabkan sulitnya
memperoleh data dan peta radiks, kompetensi pereka cipta yang rendah
maupun proses penyusunan pengelolaan ruang yang enggak partisipatif dan
mencacat dinamika wilayah dan umum-nya.

3) Belum diacukan perundangan penataan urat kayu sebagai payung
kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor, yang mengakibatkan
semakin menguatnya konflik guna sektoral seperti
pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana
wilayah, dan sebaginya. Konflik kemujaraban regional juga terjadi
khususnya antar daerah hulu dengan hilir dan serta antara kotan dan
pinggiran kota ataupun desa;

4) Belum berfungsinya secara optimal penataan ira internal buram
melaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai ragam kerangka
dan programa sektoral dan wilayah;

5) Ego sektoral dan regional yang ditandai dengan kurangnya
kemampuan mencegat diri dari kedahagaan membela keefektifan
masing-masing secara jebah;

6) Dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti
diindikasikan bermula minimnya dukungan garis haluan sektor terhadap
pengembangan distrik-kewedanan strategis nasional kerumahtanggaan RTRWN
seperti kawasan perbatasan negara, kawasan andalan, dan kawasan
lainnya. Hasil serupa juga terjadi di tingkat Distrik, Kabupaten, dan
Ii kabupaten.

7) Terjadinya distorsi pemanfaatan pangsa dari ketentuan dan
norma yang seharusnya ditegakkan.

8) Masih belum lengkapnya alokasi maslahat-fungsi pangsa pada skala detil
dan operasional nan secara langsung dapat digunakan cak bagi
karunia ijin pengusahaan ruang;

9) Masih lemahnya pemenuhan hak dan kewajiban serta peran serta
masyarakat dalam penataan ruang.

10) Lemahnya dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan
keputusan (decision support system) atau intervesnsi politik
penataan pangsa sehingga belum optiman pemanfaatannya, walaupun
komplesitas permasalahan perkembangan wilayah dan eksploitasi
ulas semakin kompleks dan maujud;

Konsep Provinsi dan Tata Ruang 56

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

11) Masih terbatasnya kompatibilitas dan kesesuaian kriteria peta nan
digunakan dalam perencanaan tata ruang distrik pada berbagai
macam skala (ketelitian peta), khususnya peta pangkal;

12) Kebobrokan teknis materi dari peraturan tentang penataan ira nan
menutupi :
a) Pendistribusian kewenangan secara tegas antara pemerintahan,
pemerintah kewedanan dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
b) Penegasan muatan rencana tata ruang;
c) Sifat komplementer antara RTRWN, RTRWP, dan RTRWK;
d) Penerapan kriteria peladenan minimal intern manajemen
penataan ira
e) Perhatian yang makin samudra terhadap kelestarian lingkungan hidup;
f) Keterkaitan antara rencana tata ira dengan acara
pembangunan;
g) Penegasan adapun hak masyarakat
h) Penandasan kawajiban dan larangan serta kadar sanksi.
i) Tenggang waktu penyesuaian tulangtulangan tata ruang dengan ketentuan
undang-undang penataan ruang (Ernawi 2009).

13) Lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan urat kayu
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan
eksploitasi urat kayu.

d. Strategi Penataan Ruang dan Wilayah Di Indonesia
1) Strategi Teman Pertumbuhan (Growth Poles)

Pengertian Growth Poles yang terkait dengan pangsa sebagai satu
himpunan fungsi ekonomi, yang didefinisi makanya Perroux andai kunci memiliki
gaya sentrifugal dengan guna untuk mendorong, dan mode sentripetal dengan
kemujaraban cak bagi menarik. Setiap muslihat memiliki ki akal tarik dan daya n sogokan dalam
satu palagan bersama dengan pusat lainnya. Dalam padanan pertumbuhan terletak
kecenderungan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada titik tertentu karena
adanya faktor saling keterkaitan dan ketergantungan aglomerasi (munir, 1984)

Dari hirarki kota ini diharapkan dapat terjadi proses penyerantaan kemajuan
antar kota di wilayah yang pada dasarnya berlantas dalam beberapa cara
(munir, 1984) merupakan sebagai berikut:
a) Perluasan kegiatan ekonomi kewilayah pasar yang mentah yaitu berpokok pusat

terbesar epada nan kecil.
b) Perpindahan kegiatan berupah rendah dari taktik yang besar kepusat nan bertambah

kecil karena meningkatnya upah dikota (pusat) yang lebih besar
c) Memberikan alternative lokasi yang kian baik bakal kegiatan industri yang

mempunyai negeri pasar dan kebutuhan infrastruktur nan berbeda sehingga
operasinya bertambah efisien
d) Dorongan pendanaan pecah kewirausahaan yang disebarkan menerobos hirarki

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 57

Bulan-bulanan Didik Geografi Papan bawah XII SMA

Dampak positif : Growth Pole
Konsep kutub pertumbuhan memberikan prospek bakal mendekatkan dua

silang berjasa dalam amatan regionalyaitu analisis mengenai pertumbuhan
ekonomi regional dan analisis struktur ira regional.

a) Konsep kutub pertumbuhan mengasihkan kemungkinan pemakaian dan
pengembangan teknik-teknik analisis seperti amatan input-auput, analisis
aglomerasi

b) Konsep saingan pertumbuhan ini bisa digunakan bagaikan alat strategi
interferensi maka itu pemerintah privat menjadwalkan kebijaksanaan-kebijaksanaan
kapitalisasi bagi pembangunan area
Dampak negative (Growth Pole)

a) Kerangka permasalahan dikembangkan dalam setting umum industry
dan menghadap tidak melihat problem khas wilayah, khususnya wilayah
pedesaan nan di kontrol sector perladangan

b) Dalam hubungan pusat pinggiran, efek putar, besar perut berkarya makin cepat berpokok
surat berharga penyemburan, sehingga kepincangan provinsi semakin melebar. Kondisi
ini terjadi karena kurang jelasnya hirarki ii kabupaten-kota dan wilayah pinggiran
tidak mempunyai dominasi untuk mengendalikan sendang dayanya (Firman
1989)

2) Politik Desentralisasi Teritorial
Pendekatan desentralisasi territorial yakni ketatanegaraan pembangunan dari

bawah (development from bellow). Strategi dari radiks ini memberikan alternative
bagi elemen-anasir kerumahtanggaan pembangunan seperti alokasi faktor produksi, sistem
persilihan, pembentukan organisasi soaial ekonomi yang eksklusif, dan persilihan
konsep pangkal pembangunan yang hanya memfokuskan aspek ekonomi.

Menurut Stohr 1981 strategi pembangunan disentralisasi ini didasarkan
pada hipotesa merupakan:
a) Kehampaan kebijakan development from above di banyak Negara (terutama

Negara berkembang) dalam menciptakan integrasi ekonomi wilayah, nan
berhasil plong disekuilibrium negeri.
b) Kondisi fisik dan sosial ekonomi kerumahtanggaan merupakan kunci sukses penerapan
politik pembangunan. Oleh kerena itu banyak factor internal nan harus
dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu onsep
pembangunan
c) Dorongan bagi peluasan suatu konsep pembangunan hendaknya berasal
pecah mahajana dengan merefleksikan sumber pusat lokal.
d) Sistem ekonomi lokal bertindak dalam takhlik pola interaksi ekonomi
antar wilayah buat meningkatkan angka tukar barang-barang produksi lokal
sehingga tidak hanya memiliki nilai guna, saja juga punya biji tukar
dan meningkatkan kredit tambah.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 58

Bahan Bimbing Geografi Kelas bawah XII SMA

3) Strategi Agropolitan
Strategi ini muncul sebagai respon kemusykilan development from above,

seperti kutub pertumbuahan. Menurut strategi ini signifikansi pembangunan tidak
hanya kemajuan ekonomi yang sentralistik, tetapi memberikan kesempatan bagi
individu-khalayak, kelompok-kelompok sosial dan organisasi mahajana untuk
memobilitasi kemampuan dan sumber daya tempatan bagi kemajuannya. Pendekatan
ini berlinang beratkan pada upaya kerjakan menciptakan dorongan bagi pembangunan
dinamis di wilyah-daerah (pedesaan) yang relative terbelakang.

Agropolitan merupakan pendekatan pengembangan wilayah nan menitik
bertkan pada upaya bagi menciptakan dorongan buat pembangunan dinamis di
provinsi-wilayah pedesaan dan daerah nan relatif terlambat.

4) Strategi Integrasi Spasial
Politik ini merupakan jalan tengah antara pendekatan pemusatan yang

menekankan pertumbuhan puas wilayah perkotaan (kota besar) dan
desentralisasi nan menekankan penyebaran pendanaan dan mata air ki akal
pembangunan plong kota-kota kecil dan pedesaan.

5) Strategi Pengembangan Kota Kecil Menengah
Menurut Anwar (2001) pembangunan kota kecil menengah suntuk

diperlukan untuk mendorong kegiatan sektor perkebunan dan sector komplemennya
di wilayah pedesaan. Sedangkan menurut Rondinelli (1985) daerah tingkat kecil menengah
dapat menyampuk bineka fungsi sosial, ekonomi, dan jasa yang lalu terdepan
lakukan proses pengembangan area baik secara regional maupun nasional,
meskipun enggak semua ii kabupaten-daerah tingkat itu boleh menyenggangkan berjenis-jenis kekuatan dengan
baik.

Peranan yang harus dilakuksn makanya kota-kota kecil semenjana dalam
menjorokkan pembangunan kewedanan pedesaan ibarat berikut (Rondinelli, 1979, De
Jong, 1998) :
a) Trik bikin menyediakan barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama
b) Pusat jasa public dan jasa privat
c) Umpama penghubung ke pasar nan kian osean bagi produk-produk pedesaan
d) Pusat pasokan factor-faktor prouksi
e) Gerendel agro-prosesing dan resource-prosesing
f) Buku warta dan deklarasi

6) Politik Rural Urban Lingkages
Pembangunan yang berkiblat pada pertumbuhan ekonomi dan

penerapan kebijakan n antipoda-kutub pertumbuhan mutakadim mengakibatkan polarisasi atau
ketakseimbangan spasial antar wilayah khususnya wilayah pedesaan dan perkotaan.
Strategi growth poles mengakibatkan munculnya primate city nan berupa
kekuasaan kota-kota besar n domestik distribusi warga dan perekonomian wilayah.

Konsep Kawasan dan Manajemen Ulas 59

Mangsa Ajar Geografi Papan bawah XII SMA

Teoretis interaksi dwesa-kota dalam konteks ekonomi pembangunan,
khususnya ketenaga kerjaan dikemukakan oleh Lewis. Dalam bukunya Economic
Development With Unlimited Suplies of Labour, mengemukakan lengkap perubahan
struktur ekonomi dan sektor secara implisit mensyaratkan proses perpindahan
tenaga kerja dari desa ke kota.

Pradhan (2003) membentangkan bahwa dalam sistem interaksi antar
wilayah khususnya perdusunan dan perkotaan terwalak tiga onderdil terdahulu, yaitu:

a) Wilayah perkotaan, yakni tempat produksi komoditas (industri), pelayanan,
teknologi, ide-ide dan kesempatan kerja dan upah yang tinggi

b) Wilayah pedesaan merupakan panggung dihasilkannya alamat mentah, produksi
pertanian, kerajinan dan industri kecil rumah tangga, tenaga kerja dan modal

c) Sarana dan prasarana serta kelembagaan yang memungkinkan terjadinya
interaksi antara distrik perkotaan dan pedesaan khususnya transportasi
(darat, laut, dan udara) dan komunikasi.

7) Politik Regional Networking
Pola kebijakan ini adalah respon kehampaan konsep growth poles yang

malar-malar mengasihkan sekuritas balik nan merugikan pembanguna pedesaan dan
menimbulkan kesenjangan yang semakin berlarat-larat antara pedesaan dan perkotaan.
Selain itu konsep ini lagi menerimakan koreksi dari model gayutan desa ii kabupaten,
berasal yang sifatnya jalinan satu arah baik desa ke kota mauypun dari kota ke
desa menjadi hubungan yang makin melebardalam tulang beragangan jejaring nan lebih
kompleks dan berdampak berarti bagi pengembangan wilayah secara
keseluruhan.

Douglas (1998) melayani perbandingan perbedaan antara konsep growth
poles dengan regional network, nan terdiri dari lima aspek :
a) Aspek pengembangan sektor basis, privat regional network semua sektor

dapat dijadikan sebagai leading sector dalam pengembangan ekonomi
kewedanan tergantung potensi saban wilayah khususnya berbasis pada
wilayah dengan ukuran kecil menengah. Padahal growth poles lebih
terfokus pada industry perkotaan di kota besar laksana leading sector dalam
pembanguna regional, terutama penekanannya pada leading orpropulsive
industries yang berskala besar dan footloose production
b) Aspek sistim perkotaan
Pada model growth pole pengembangan sistem perkotaan bersendikan sistem
center place dengan menerapkan gabungan gerendel dan hinterland yang makin
bertabiat hirarki top-down, dengan pengandalkan pusat daerah tingkat besar yang
memiliki peran dominan nan dicirikan makanya sentralisasi jumlah warga
dan pusat pelayanan terpusat..
c) Aspek keterkaiatan desa kota (urban-rural lingkages)
d) Aspek perencanaan
e) Aspek garis haluan

Konsep Area dan Tata Ruang 60

Korban Tuntun Geografi Kelas XII SMA

Daftar bacaan

Djamaluddin, H. M. Arief. 2006. Diktat Kuliah Perencanaan Pembangunan.
Perkumpulan Borobudur: Jakarta.

Endarto, Danang.,dkk. 2006. Ilmu permukaan bumi untuk Kelas XII SMA/MA. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional

Huki, Luci. 2016. Otoritas Kiat Pertumbuhan terhadap Transisi
Lingkungan.

K. Wardiyatmoko, 2013. Ilmu permukaan bumi bagi SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga.
Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. 2004. Ekonomi Internasional, Teori

dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1. PT Parameter Kerumunan
Gramedia:Jakarta.
Susuk Olimpiade Pendidikan Indonesia. 2014. Suplemen Mata air Belajar
Olimpiade Ilmu permukaan bumi. Jakarta : Bian Prestasi Insani.
Mulyono Ssdyohutomo, 2008. Manajemen Kota dan Area. Jakarta : Marcapada

Aksara.
Muta’ali. 2013. Penataan Urat kayu Distrik dan Kota. Bodi Penerbit Fakultas

Geografi: Yogyakarta
Suwastono, Andik dan Mustofa. 2016. Modul Pelatihan Ilmu permukaan bumi. Jakarta :

Kemendikbud
Tarigan, Robinson. 2010. Perencanaan Pembangunan Provinsi. Jakarta : PT.

Bumi Abjad
Utoyo, Bambang. 2006. Ilmu permukaan bumi lakukan Papan bawah XII SMA/MA. Jakarta: Departemen

Pendidikan Kebangsaan
Wardiyatmoko. 2012. Ilmu permukaan bumi SMA Kelas XII. Jakarta : Erlangga
Wirasasmita, Yuyun. 2006. Gubahan Khotbah Ekonomi Pembangunan. Institut

Borobudur: Jakarta.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 61

Source: https://anyflip.com/rrlet/dtir/basic/51-61

Posted by: and-make.com