Api Penyucian Berdasarkan Pengajaran Agama Katolik

Selingkung 22 tahun silam Singapura melarang pencekokan pendoktrinan agama di sekolah-sekolah.

Balasannya, pemukim negara itu paling tertib, ketaatan, dan paling toleran antar sesama warga, walau terdiri mulai sejak banyak tungkai bangsa, bahasa, dan agama.

Inilah sebabnya maka Patih Menteri Singapura Lee Hsien Loong menegaskan ahwa pemerintahnya tidak akan mengijinkan pengajaran agama dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah.

Belajar dari cara Singapura memperlakukan agama 1

PM Lee menegaskan bahwa 22 hari silam, pemerintah di bawah kepemimpinan ayahnya—Lee Kuan Yew—telah menjadwalkan bahwa agama yaitu urusan pribadi dan lain urusan sekolah.

Keputusan ini diambil karena PM Lee Kuan Yew saat itu melihat bahwa pengajaran agama yang dilakukan di sekolah-sekolah telah menyebabkan penduduk semakin tercerai-berai dan bukan semakin bersatu membangun daerah pulau itu.

Sparing bersumber cara Singapura memperlakukan agama

PM Lee Hsien Loong menegaskan sekali lagi sikap ayahnya terhadap pengajaran agama ketika ia start-tiba ditanyai adapun sikap pemerintahnya terhadap pengajaran agama di sekolah.

Tanya itu datang dari seorang mahasiswa jurusan Teknik Mileu asal Sri Lanka.

Anda meminang PM Lee menjelaskan adapun kabar bahwa Singapura akan meniadakan sikap terhadap pencekokan pendoktrinan agama di sekolah.

Terhadap pertanyaan itu, PM Lee menjawab, “Kami sudah menetapkan bahwa Singapura ialah sebuah negara sekuler, karena itu maka agama merupakan suatu hal yang sebaiknya dibiarkan berkecukupan dalam kawasan pribadi.

Belajar dari cara Singapura memperlakukan agama 2

Surat takrif Straits Times melaporkan bahwa dalam penjelasan yang disampaikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari kebangsaan negara tersebut, PM Lee lewat kulimat memilih pembukaan-introduksi yang tepat untuk mempertahankan kesamarataan dan persatuan di negara yang multietnis dan multiagama itu.

Anda berpendapat bahwa karena di Singapura cak semau banyak agama, maka urusan agama ditempatkan kerumahtanggaan kawasan pribadi per warga negara, sementara pemerintah bertugas menjaga kesamarataan melalui perangkat hukum yang tegas.

Pelajaran agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Singapura pada 1984 dan periode itu setiap siswa diberi kebebasan lakukan memilih satu dari pelajaran agama yang terhidang—merupakan Buddha, Islam, dan Kristen.

Lima hari kemudian, pemerintah Singapura mencopot semua cak bimbingan agama tersebut berbunga kurikulum karena terbukti bahwa pelajaran tersebut mewujudkan para pelajar semakin terpisah satu dengan lainnya.

Ada hawa yang mengajari murid untuk mengajuk agama tertentu sehingga terjadi ketegangan di sekolah.

Sejak saat itu, pemerintah melarang pendidikan agama di sekolah-sekolah.

PM Lee berpendapat bahwa melarang pelajaran agama di sekolah tidak akan menghambat penduduk Singapura kerjakan menjalankan agamanya tiap-tiap.

Sikap ini terbukti benar.

Singapura tidak lantas menjadi negara yang berpenduduk “ateis”. Sebaliknya, Singapura kini dikenal sebagai negara nan n kepunyaan integritas tinggi di bermacam rupa lini pergaulan internasional.

N domestik hal kualitas dan integritas, lulusan perguruan hierarki Singapura bisa diacungi empu jari. Internal hal tatakelola pemerintahan, Singapura adalah negara paling bersih dan akuntabel di peringkat dunia.

Dalam hal penegakan hukum, Singapura juga bisa dijadikan teladan karena hukumnya jelas dan konsistentidak tebas pilih. Hukum di Singapura tidak ambiguous.

Karena pemerintah menetapkan Singapura sebagai negara nonblok tabun rokok, maka setiap bungkus rokok yang semuanya komoditas impor itu diberi rancangan-bagan yang mengerikan agar perokok menghindarinya.

Kesehatan penduduk lebih penting ketimbang cukai rokok!

Rakyat yang mati karena merokok makin berharga berpokok cukai yang ikut ke dompet pemerintah. Itu sebabnya di setiap contong rokok ada gambar gusi berdarah-darah, paru-paru hancur, jantung terbakar, ucapan terbalut kanker, dan banyak lembaga tak yang amat mengerikan dan menjijikkan.

Tambahan pula di pematang terpelajar, perokok dianggap seumpama manusia yang “terbatas beradab” alias adv minim derajatnya. Mungkin pun yang membuang teriris rokok sembarangan di jalan raya pasti dihukum.

Negara yang secara tegas melarang pencekokan pendoktrinan agama di sekolahnya itu mutakadim berdampak mempraktekkan nilainilai agama dalam hayat riil, menjaga kesehatan perumpamaan pemberian dari Tuhan Allah, serta menjaga keserasian hidup bernegara walau terdiri semenjak banyak tungkai nasion dan agama.

Sedangkan PM Lee secara amat tegas katakan bahwa “Pemerintah tak boleh masuk ke kawasan agama dan agama tak dapat ikut ke kawasan Pemerintah’”.

Bagaimana dengan Indonesia?

Inilah satu-satunya negara di durja bumi yang memiliki Pancasila dengan “Rabani yang Maha Esa” sebagai sila pertama.

Beribu-ribu guru agama, ribuan lembaga religiositas, ribuan sekolah berbasis agama, dan ribuan bahkan jutaan peruasan tentang agama bertebaran di seantero negeri ini!

Flat-rumah ibadah kecil dan lautan berada di seluruh pelosok distrik, acara dan ritual keimanan tak henti-hentinya menghiasi kalender mingguan.

Agama menjadi salah satu syarat mutlak nan dicantumkan internal kartu stempel warga. Bahkan agama dijadikan pokok tarik beberapa partai politik—walau hal ini semakin tak larap dijual.

Menjelang 66 tahun merdeka, hasil apa yang dapat dipetik dari pengajaran agama di sekolah-sekolah Indonesia? Amat banyak hasil positif, tentunya.

Tapi hasil negatif sekali lagi kian banyak dan memalukan.

Korupsi, kecoh pokok, manipulasi, cak asal-asalan – ataupun apa pula namanya – menjalar di di berbagai kerangka yang mestinya menjadi acuan dan simbol keberagamaan kita – mulai dari Kementerian Agama sampai Kementerian Pendidikan Nasional, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, Perbicaraan Agung, tambahan pula – ini yang paling parah – DPR nan merupakan lembaga terhormat itu dinyatakan ibarat rangka terkorup di Indonesia!

Survey Kemitraan memperlihatkan buram legislatif menempati urutan nomor satu umpama rajah terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan manajerial.

Hasil survey yang diberitakan Metro TV tersebut menguraikan bahwa korupsi legislatif sebesar 78%, administratif 32% dan yudikatif 70%. Survey 2010 ini dilakukan di 27 propinsi di Indonesia.

Target responden adalah anggota legislator, masyarakat, galengan pemerintahan, akademisi, dan wahana massa.

“Yang kami survey bukan orang mengacak tapi manusia-orang yang memang tahu dan paham tanya instansi nan disurvey,” ucap spesialis pendidikan dan pelatihan Proyek Pengendalian Penggelapan Indonesia, Laode Syarif.

Di negeri ini orang konstan beragama, kecuali bila berjumpa dengan proyek.

Sumber: Campus Indonesia

Source: https://biologimediacentre.com/belajar-dari-cara-singapura-memperlakukan-agama/

Posted by: and-make.com